PASCA debat ketiga Pilpres 2019, isu e-KTP versus 3 kartu sakti program terbaru Jokowi-KH. Maruf Amin menyeruak menjadi perbincangan publik.

Kubu 02 beranggapan hanya dengan e-KTP atau single identity number, tak perlu sampai mencetak 3 kartu yang akan memboroskan anggaran.

Simple saja, ide awal pemerintah memang menginginkan e-KTP terintegrasi dengan seluruh program pelayanan kesehatan, pedidikan dan kesejahteraan. Namun apa daya: teknologi kita belum bisa secepat itu mendesain berbagai program pemerintah.

Masalahnya, Pemerintahan Jokowi-JK diwarisi sistem dan pembuatan e-KTP yang sudah disunat setengah lebih anggarannya oleh koruptor baik di pemerintah zaman SBY maupun DPR.

Bukannya menyalahkan rezim sebelumnya. Namun memang faktanya, jujur harus diakui, berbagai warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang hanya meninggalkan legacy yang membuat mubazir seperti e-KTP yang tidak sempurna perencanaannya. Dengan anggaran yang fantastis, dan kualitas e-KTP yang seperti hanya kartu yang delaminating, tentu itu merupakan inefisiensi alias pemborosan.