PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat baik negara untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar. Namun dalam pelaksanaannya, muncul pertanyaan mendasar yang layak kita diskusikan bersama: apakah seluruh urusan makan anak sekolah harus ditangani negara secara terpusat dan berbiaya sangat besar, ataukah ada jalan lain yang lebih efisien, partisipatif, dan berkelanjutan?

Bung Karno sejak awal sudah mengingatkan bahwa kekuatan Indonesia bukan terletak pada besarnya negara, tetapi pada daya hidup rakyatnya. Ia pernah mengatakan, Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi roh dalam setiap kebijakan publik, termasuk urusan makan anak sekolah.

Hari ini, MBG dijalankan dengan standar anggaran sekitar Rp10.000 per porsi. Jika seorang anak menerima makan lima hari sekolah, negara mengeluarkan sekitar Rp50.000 per minggu atau sekitar Rp2,42,6 juta per tahun ajaran per anak. Ketika angka ini dikalikan dengan jutaan peserta didik, maka yang kita hadapi bukan lagi skala program sosial biasa, melainkan kebijakan fiskal raksasa.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengusulkan anggaran MBG sekitar Rp335 triliun. Sekitar 76 persen dialokasikan untuk belanja makanan, sementara sisanya untuk biaya operasional, distribusi, manajemen program, dan struktur pendukung. Ini menunjukkan bahwa biaya MBG tidak berhenti di piring makan anak, tetapi membengkak di sepanjang rantai birokrasi dan logistik.

Di balik satu porsi Rp10.000, terdapat biaya dapur produksi, transportasi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, pengawasan, hingga gaji koordinator, pendamping lapangan, tenaga administrasi, dan pengawas gizi. Dalam skema nasional yang tersentralisasi, biaya non-makanan berpotensi menyedot porsi besar anggaran.