TANGGAL 1 Juni tahun 1945 adalah hari lahirnya Pancasila, dasar susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu Weltanschaung yang kita semuanya setujui... Saudara-saudara, Dasar-dasar Negara telah saya usulkan... Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila!

Begitu cuplikan isi Pidato Ir. Soekarno di depan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni tahun 1945 di Gedung Pejambon, Jakarta. Kira-kira 15 tahun kemudian, pada tahun 1960, sosiolog asal Amerika Serikat (AS), Daniel Bell, merilis buku The End of Ideology. Bahwa era ideologi humanis asal abad 19 dan awal abad 20 telah redup. Faktor pemicunya ialah lahirnya era baru : pergeseran dari manufaktur ke sektor-sektor jasa ekonomi, peran sentral dari industri-industri berbasis sains baru seperti revolusi teknologi informasi, dan lahirnya elit baru teknokrat di berbagai negara (Bell, 1973).

Pada 30 September tahun 1960, Presiden Negara RI Ir. Soekarno berpidato di depan markas besar Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat : To Build the World A New. Cuplikan isi pidato Presiden Soekarno itu antara lain isinya bahwa Negara dan Bangsa RI memiliki ideologi sejak puluhan bahkan ratusan tahun yaitu Pancasila. Presiden Soekarno mengeritik pandangan ahli matematika-fisika Bertrand Russel (1872-1970) asal Inggris, bahwa hanya ada dua ideologi dunia yakni demokrasi-liberalisme vs komunisme. Rakyat RI memiliki ideologi sendiri : Pancasila.

Awal Oktober 2008, ahli ekonomi-politik Stephanie Lee Mudge, Associate Professor padaUniversity of California, Berkeley (Amerika Serikat) merilis kajian tentang neo-liberalisme di Socio-Economic Review vol. 6, edisi 1 Oktober 2008. Ideologi neo-lib mudah dikenali dari kebijakan dan programnya yakni privatisasi, liberalisasi, depolitisasi, deregulasi, dan moneterisme (lihat gambar). Tentu saja, kebijakan-kebijakan semacam ini mempreteli kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab Negara (Pemerintah) di bidang sosial, ekonomi, kesejahteraan Rakyat, pendidikan, dan kesehatan Rakyat.

Berikutnya, ideologi neolib menggerus kedaulatan setiap Negara. Tentu saja, ideologi ini sangat berbeda dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Bahwa dasar dan arah kedaulatan Rakyat dan Negara ialah Pancasila. Oleh karena itu, misalnya, dalam pidatonya di depan MU PBB tahun 1960 di New York (AS), Presiden RI Soekarno menegaskan bahwa bagi Negara RI, Rakyat RI, dan Bangsa Indonesia, revolusi sains harus dapat menjelmakan Pancasila. Jika tidak, maka sains itu telah gagal!