Jakarta, Gesuri.id - Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung Karno: Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa akar pohon menancap di bumi. Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, izinkan saya kali ini membawa narasi APBN kembali membumi, menjejak pada realita yang sesungguhnya, bukan sekadar melayang di atas kertas presentasi yang atraktif.

Saya mengapresiasi semangat dan kinerja Kemenkeu. Namun, dokumen ini terlalu bersemangat menjual optimisme sehingga abai menunjukkan retakan-retakan fundamental yang justru semakin menganga. Ibarat seorang arsitek, pemerintah jago merias tampak depan bangunan, tetapi memilih menutupi fondasi yang materialnya mulai keropos karena digerus utang berbunga tinggi.

Otot Pajak atau Sekadar Doping Lebaran?

Pemerintah memang boleh berbangga dengan pertumbuhan penerimaan pajak 20,7%. Namun, sebagai pengawas fiskal, kami melihat angka ini dengan lebih realistis. Pertumbuhan fantastis ini lebih banyak ditopang oleh faktor musiman Idulfitri, yaitu THR untuk 10,7 juta ASN, TNI/Polri, dan pensiunan yang langsung menyumbang PPh Pasal 21. Ini bukan pertumbuhan struktural, ini hanya doping sementara yang akan hilang begitu Ramadan berakhir.

Lebih parah lagi, kami di Komisi XI terus menerima keluhan dari dunia usaha. Kenaikan setoran pajak ini didorong pula oleh praktik penundaan restitusi. Sepakat bahwa restitusi pajak membutuhkan proses due diligence yang diperketat pasca-implementasi Coretax untuk mencegah kebocoran. Tetapi juga harus disadari bahwa restitusi itu seharusnya menjadi hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak kepada pemerintah. Menahan restitusi untuk menggelembungkan penerimaan bersih di atas kertas adalah mekanisme yang tidak sehat.