Jakarta, Gesuri.id - Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung Karno: “Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa akar pohon menancap di bumi.” Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, izinkan saya kali ini membawa narasi APBN kembali membumi, menjejak pada realita yang sesungguhnya, bukan sekadar melayang di atas kertas presentasi yang atraktif.
Saya mengapresiasi semangat dan kinerja Kemenkeu. Namun, dokumen ini terlalu bersemangat menjual optimisme sehingga abai menunjukkan retakan-retakan fundamental yang justru semakin menganga. Ibarat seorang arsitek, pemerintah jago merias tampak depan bangunan, tetapi memilih menutupi fondasi yang materialnya mulai keropos karena digerus utang berbunga tinggi.
Otot Pajak atau Sekadar ‘Doping’ Lebaran?
Pemerintah memang boleh berbangga dengan pertumbuhan penerimaan pajak 20,7%. Namun, sebagai pengawas fiskal, kami melihat angka ini dengan lebih realistis. Pertumbuhan fantastis ini lebih banyak ditopang oleh faktor musiman Idulfitri, yaitu THR untuk 10,7 juta ASN, TNI/Polri, dan pensiunan yang langsung menyumbang PPh Pasal 21. Ini bukan pertumbuhan struktural, ini hanya doping sementara yang akan hilang begitu Ramadan berakhir.
Lebih parah lagi, kami di Komisi XI terus menerima keluhan dari dunia usaha. Kenaikan setoran pajak ini didorong pula oleh praktik penundaan restitusi. Sepakat bahwa restitusi pajak membutuhkan proses due diligence yang diperketat pasca-implementasi Coretax untuk mencegah kebocoran. Tetapi juga harus disadari bahwa restitusi itu seharusnya menjadi hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak kepada pemerintah. Menahan restitusi untuk menggelembungkan penerimaan bersih di atas kertas adalah mekanisme yang tidak sehat.
Di tengah suku bunga tinggi dan PMI Manufaktur yang sudah masuk zona kontraksi, menahan modal kerja dunia usaha sama saja menggerus daya tahan mereka. Jangan sampai penerimaan negara hari ini dibayar dengan kebangkrutan dunia usaha di masa depan.
Defisit Melebar, Belanja Dibiayai Utang: Siapa yang Disubsidi?
Narasi belanja ekspansif yang "terkendali" adalah paradoks. Defisit kita melonjak 140,5%. Ke mana larinya uang itu? Ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kegiatan Dana Murah Pusat (KDMP). Secara sosial, program ini baik adanya. Memberi makan bergizi untuk 61,8 juta anak dan ibu hamil adalah sebuah langkah yang mulia. Demikian pula soal membangun perekonomian desa lewat KDMP. Yang perlu dicermati adalah implementasinya di lapangan, agar tidak timbul pemborosan atau bahkan penyimpangan yang kasat mata dan sangat menyakitkan.
Apalagi kenyataan bahwa dari sudut pandang ilmu keuangan negara, pertanyaannya sederhana namun pahit: dari mana uangnya? Paparan APBN Kita ini memberikan jawaban yang sangat jelas, yaitu dari utang.
Inilah inti masalahnya. Pertumbuhan ekonomi Q1 yang kita rayakan adalah pertumbuhan yang dominan digerakkan oleh belanja pemerintah yang sumbernya bukan dari pendapatan asli yang kuat, melainkan dari penarikan utang baru. Kita tidak sedang membangun mesin pertumbuhan. Kita sedang membangun ilusi kemakmuran yang dibiayai oleh generasi mendatang.
Sinyal Pasar: Bunga Naik adalah Vonis Mahal
Pemerintah memang patut mensyukuri inflow di bulan April. Namun, kita tidak bisa menutup mata dari sinyal yang lebih jujur, yaitu bid-to-cover ratio lelang SBN yang menurun dan yield SBN yang mengalami kenaikan. Di pasar obligasi, ini adalah bahasa yang sangat gamblang, yaitu investor menuntut harga yang lebih mahal untuk meminjamkan uang kepada kita. Risiko dipersepsikan meningkat. Dan setiap kenaikan basis poin pada yield berarti beban pembayaran bunga utang kita membengkak. APBN kita semakin digerogoti oleh biaya utang itu sendiri. Ini bukan keberhasilan, melainkan ini vonis mahalnya biaya kepercayaan.
Rupiah Melemah: Utang Mahal, Ekonomi Merana
Dan korban paling nyata dari arsitektur fiskal yang tidak cermat ini adalah nilai tukar Rupiah. Pelemahan Rupiah tidak bisa terus-menerus dijadikan kambing hitam geopolitik global. Ya, eksternal bergejolak. Tapi, fundamental internal kita juga rapuh. Pertumbuhan yang dibiayai utang dengan bunga semakin mahal adalah resep pelemahan kurs.
Beban subsidi energi yang membengkak akibat konflik Timur Tengah sudah cukup menyiksa. Kini, karena utang kita mahal dan Rupiah melemah, biaya substitusi impor, dari BBM hingga bahan pangan, melambung. Rakyat kecil dihantam dari dua arah, yaitu harga barang naik (karena kurs), namun pemerintah harus menahan subsidi (karena defisit utang melebar). Ironi, bukan?
Panggilan untuk Lebih Jujur
Atas dasar itu maka kami mengkritisi budaya komunikasi fiskal yang hanya menonjolkan "growth" tanpa berani mengekspos "cost" dan "risk". Kita menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tapi sembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang.
Membangun negeri ini adalah maraton, bukan sprint dengan doping Lebaran dan utang berbunga tinggi. Mari kita lebih jujur dalam mengelola APBN, agar akar pohon kemerdekaan kita benar-benar menancap kuat di bumi, bukan melayang di awan statistik.
Salam Pancasila.
Dr. Harris Turino, S.T., S.H., M.Si., M.M. - Kapoksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI
