Jakarta, Gesuri.id - Tiga puluh tahun setelah Kudatuli, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah demokrasi telah menang. Pertanyaan sesungguhnya adalah: apakah keberanian membela rakyat masih tetap hidup ketika kepentingan ekonomi mulai menguasai ruang hidup kita?

Pertanyaan itu penting karena hakikat Kudatuli tidak semata-mata berbicara tentang penyerangan terhadap kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996. Kudatuli adalah simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ia mengajarkan bahwa ketika negara atau kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan rakyat, keberanian untuk mengingatkan bukanlah tindakan melawan negara, melainkan bentuk tertinggi dari kecintaan kepada bangsa.

Tiga puluh tahun kemudian, wajah ancaman terhadap demokrasi telah berubah. Jika dahulu yang dihadapi adalah pembungkaman terhadap kebebasan politik, kini tantangan itu sering hadir dalam bentuk yang lebih halus: kebijakan yang mengabaikan keadilan sosial, eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungan, dan semakin sempitnya ruang hidup masyarakat.

Karena itu, semangat Kudatuli tidak boleh berhenti sebagai romantisme sejarah. Spiritnya harus diterjemahkan menjadi keberanian melawan setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk ketika kebijakan publik kehilangan keberpihakan kepada rakyat dan lingkungan.

Demokrasi tidak akan pernah utuh apabila keadilan ekologis diabaikan.