Menakar Jurus Baru Jokowi Dalam Penyelamatan Rupiah dan APBN

Presiden Jokowi bakal segera mengeluarkan kebijakan baru guna memperbaiki neraca perdagangan dan menahan pelemahan nilai tukar rupiah.
Kamis, 26 Juli 2018 09:43 WIB Jurnalis - Effatha Gloria V.G. Tamburian

Jakarta, Gesuri.id - Pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan pertama dalam sejarah Indonesia yang tak merubah APBN-nya sejak era reformasi. Hal itu karena fakta membuktikan bahwa APBN 2018 tidak mengalami defisit, bahkan mencapai surplus. Itu juga sekaligus membuktikan bahwa meskipun republik ini masih memiliki hutang namun penggunaan dan pengelolaan anggaran negara telah dipergunakan dengan sebaik mungkin.

Baca:BI: KursRupiahMakin Stabil, Kiat Pemerintah Jokowi Tepat

Tercatat, pada APBN 2018, asumsi awal keseluruhan penerimaan negara sebesar Rp 1.894 triliun. Tapi, justru keseluruhan penerimaan negara pada tahun 2018 sebesar Rp 1.903. Pendapatan negara itu diperkirakan lebih tinggi sebesar Rp 8,3 triliun.

Dari sisi belanja negara, diperkirakan dengan penyerapan sekitar 95 persen hingga 96 persen, akan mencapai Rp 2.217,3 triliun hingga akhir tahun.

Untuk itulah Presiden Joko Widodo memutuskan tidak mengajukan perubahan terhadap rancangan anggaran perubahan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2018 kepada DPR.

Baca juga :