Penerimaan pajak, kualitas belanja, dan biaya pembiayaan akan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar berkelanjutan dan dirasakan masyarakat.
Jakarta, Gesuri.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026 patut diapresiasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak di tengah ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan dinamika pasar keuangan. Namun, di balik capaian itu, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar seberapa tinggi ekonomi tumbuh: pertumbuhan tersebut ditopang oleh fondasi apa, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika kita membaca laporan APBN KiTa November 2026. Hingga 31 Oktober 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN, tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, meningkat 15,6 persen secara tahunan. Defisit APBN tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer masih positif Rp114,8 triliun.
Secara sepintas, angka-angka tersebut menunjukkan kondisi fiskal yang relatif terkendali. Namun, membaca APBN tidak cukup hanya dengan melihat besaran pendapatan, belanja, dan defisit. Kita perlu menilai kualitas sumber penerimaan, produktivitas belanja, serta kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan pembiayaan dalam jangka menengah dan panjang.
Konsumsi Pemerintah: Katalis atau Ketergantungan?