Penerimaan pajak, kualitas belanja, dan biaya pembiayaan akan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar berkelanjutan dan dirasakan masyarakat.
Jakarta, Gesuri.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026 patut diapresiasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak di tengah ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan dinamika pasar keuangan. Namun, di balik capaian itu, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar seberapa tinggi ekonomi tumbuh: pertumbuhan tersebut ditopang oleh fondasi apa, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika kita membaca laporan APBN KiTa November 2026. Hingga 31 Oktober 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN, tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, meningkat 15,6 persen secara tahunan. Defisit APBN tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer masih positif Rp114,8 triliun.
Secara sepintas, angka-angka tersebut menunjukkan kondisi fiskal yang relatif terkendali. Namun, membaca APBN tidak cukup hanya dengan melihat besaran pendapatan, belanja, dan defisit. Kita perlu menilai kualitas sumber penerimaan, produktivitas belanja, serta kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan pembiayaan dalam jangka menengah dan panjang.
Konsumsi Pemerintah: Katalis atau Ketergantungan?
Dalam teori ekonomi Keynesian, belanja pemerintah dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga permintaan agregat, terutama ketika konsumsi rumah tangga dan investasi swasta belum cukup kuat. Belanja negara dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi, maupun program yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dalam situasi tertentu, ekspansi fiskal memang diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Namun, stimulus fiskal tidak boleh berhenti pada besarnya uang yang dibelanjakan. Pertanyaan utamanya adalah seberapa besar belanja tersebut menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya beli masyarakat. Jika pertumbuhan semakin bergantung pada konsumsi pemerintah, sementara kapasitas produksi dan investasi produktif tidak berkembang sepadan, kita berisiko membangun pertumbuhan yang kuat dalam jangka pendek tetapi rapuh dalam jangka panjang.
Karena itu, peningkatan belanja pemerintah harus dibaca bersama dengan dampaknya terhadap sektor produktif. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, telah mencatat realisasi Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026 dan menjangkau sekitar 58,2 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Skala program ini menunjukkan besarnya kapasitas fiskal yang dikerahkan pemerintah. Akan tetapi, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah penerima dan besaran anggaran, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas makanan, keamanan pangan, dampak terhadap perbaikan gizi, serta keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal dalam rantai pasoknya.
Di sinilah prinsip efektivitas belanja menjadi penting. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memiliki dampak yang dapat diukur, bukan sekadar menghasilkan angka realisasi anggaran yang tinggi.
Daya Beli dan Harga Pangan
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus tercermin dalam membaiknya kesejahteraan rumah tangga. Peningkatan PDB tidak otomatis berarti daya beli masyarakat menguat, terutama ketika harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Inflasi pangan, biaya transportasi, dan harga energi dapat menggerus pendapatan riil, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, kebijakan fiskal perlu memperhatikan hubungan antara stabilitas harga dan perlindungan daya beli. Bantuan sosial dan subsidi tetap dibutuhkan, tetapi desainnya harus semakin tepat sasaran dan tidak menciptakan ketergantungan permanen. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat sisi pasokan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan irigasi, distribusi pangan, konektivitas antardaerah, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan.
Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Richard Musgrave mengenai tiga fungsi utama keuangan negara, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN tidak hanya bertugas membiayai kegiatan pemerintah, tetapi juga mengalokasikan sumber daya secara efisien, memperbaiki distribusi kesejahteraan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok atau sektor tertentu.
Pajak: Antara Pertumbuhan dan Kualitas Penerimaan
Salah satu perkembangan positif dalam APBN hingga Oktober adalah peningkatan penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun, tumbuh 7,2 persen. Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan tercatat Rp2.064 triliun atau 76,6 persen dari target.
Pertumbuhan penerimaan tersebut patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menghilangkan pertanyaan mengenai kemampuan negara membangun basis pajak yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kita perlu membedakan antara pertumbuhan penerimaan karena aktivitas ekonomi yang meningkat, perbaikan administrasi dan kepatuhan, serta penerimaan yang dipengaruhi faktor temporer. Ketiganya memiliki implikasi berbeda terhadap kemampuan negara membiayai belanja di masa mendatang.
Dalam konteks ini, konsep tax buoyancy menjadi penting. Tax buoyancy mengukur seberapa responsif penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk pengaruh perubahan kebijakan dan administrasi perpajakan. Apabila penerimaan pajak tumbuh lebih cepat daripada PDB, hal itu dapat menjadi indikasi positif. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa peningkatan tersebut berasal dari perluasan basis pajak dan perbaikan kepatuhan, bukan semata-mata dari faktor yang tidak berulang.
Tantangan berikutnya adalah memperluas basis pajak tanpa membebani kelompok masyarakat yang daya belinya masih rentan. Ekonomi digital, transaksi lintas batas, pemanfaatan data, serta aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam harus menjadi bagian dari agenda reformasi penerimaan. Di sisi lain, kebijakan perpajakan perlu memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi agar peningkatan penerimaan tidak justru menghambat kegiatan produktif.
Dua Bulan yang Menentukan
Perhatian berikutnya tertuju pada November dan Desember, dua bulan terakhir tahun anggaran yang biasanya menjadi periode percepatan belanja. Dalam APBN KiTa November 2026, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara pada periode tersebut sebesar Rp590,1 triliun, termasuk penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun. Sementara itu, proyeksi belanja negara untuk periode yang sama tercantum sebesar Rp945,2 triliun.
Proyeksi tersebut perlu dicermati secara hati-hati. Jika pagu belanja negara Rp3.842,7 triliun dikurangi realisasi hingga Oktober sebesar Rp2.997,2 triliun, sisa pagu berdasarkan penghitungan sederhana adalah Rp845,5 triliun. Angka ini berbeda Rp99,7 triliun dari proyeksi belanja November–Desember yang tercantum dalam dokumen APBN KiTa. Perbedaan tersebut perlu memperoleh penjelasan teknis dari pemerintah, terutama mengenai basis perhitungan dan cakupan proyeksinya, sebelum digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai kebutuhan pembiayaan akhir tahun.
Yang jelas, percepatan belanja pada akhir tahun harus tetap memperhatikan kualitas dan kesiapan pelaksanaan. Pengalaman menunjukkan bahwa penumpukan realisasi pada kuartal terakhir berisiko menurunkan kualitas perencanaan, pengadaan, dan pengawasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa percepatan belanja bukan sekadar mengejar target penyerapan, melainkan benar-benar menyelesaikan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, hingga Oktober pembiayaan utang neto telah mencapai Rp629,3 triliun atau 75,6 persen dari target APBN. Pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara mencapai Rp586,1 triliun, sedangkan pinjaman mencapai Rp43,2 triliun. Kondisi ini menuntut pengelolaan utang yang disiplin, terutama ketika biaya pendanaan masih dipengaruhi oleh suku bunga global, nilai tukar, inflasi, dan persepsi investor terhadap risiko.
Yield SBN tenor 10 tahun dalam dokumen APBN KiTa tercatat sebesar 7,59 persen pada posisi akhir periode yang dilaporkan. Angka ini perlu dibaca dalam konteks kondisi pasar keuangan secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai cerminan risiko fiskal domestik. Perbedaan tingkat suku bunga dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat, misalnya, tidak dapat langsung dianggap sebagai premi risiko Indonesia karena juga dipengaruhi oleh perbedaan inflasi, kebijakan moneter, likuiditas, dan ekspektasi nilai tukar.
Dinamika lelang SBN juga memperlihatkan bahwa minat investor tidak selalu bergerak dalam satu arah. Pada lelang SUN 10 November 2026, penawaran yang masuk tercatat Rp79,71 triliun dengan target indikatif Rp35 triliun, atau bid-to-cover ratio sekitar 2,28 kali. Data ini menunjukkan adanya pemulihan permintaan pada lelang tersebut. Karena itu, kita perlu menghindari kesimpulan bahwa pasar secara keseluruhan kehilangan minat terhadap SBN hanya berdasarkan satu periode pelemahan permintaan. Yang lebih penting adalah memantau konsistensi permintaan, tingkat imbal hasil, komposisi investor, dan biaya penerbitan utang pemerintah.
Belanja Harus Lebih Produktif
Tantangan fiskal Indonesia bukan hanya bagaimana meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal. Belanja pemerintah pusat hingga Oktober telah mencapai Rp2.343,6 triliun, sementara transfer ke daerah tercatat Rp653,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran APBN dalam menopang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun, besarnya anggaran tidak selalu identik dengan tingginya produktivitas. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme spending review untuk mengevaluasi program yang kurang efektif, mengurangi duplikasi kegiatan, dan mengalihkan anggaran menuju program yang memiliki dampak lebih besar terhadap produktivitas serta kesejahteraan. Evaluasi tidak boleh hanya dilakukan berdasarkan tingkat penyerapan, tetapi juga berdasarkan keluaran, hasil, dan dampak yang dapat diukur.
Belanja modal, pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, irigasi, serta dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan UMKM harus memperoleh perhatian yang memadai. Sektor-sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah. Pemerintah juga perlu memastikan transfer ke daerah tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas ekonomi lokal.
Jalan Keluar yang Tidak Instan
Menjaga keberlanjutan fiskal membutuhkan konsistensi kebijakan, bukan sekadar langkah korektif menjelang akhir tahun anggaran. Dari sisi penerimaan, pemerintah perlu memperluas basis pajak, memperbaiki kepatuhan, memperkuat pengawasan transaksi ekonomi digital, serta meningkatkan tata kelola penerimaan negara dari sumber daya alam. Reformasi tersebut harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha.
Dari sisi belanja, pemerintah perlu memperkuat penganggaran berbasis kinerja dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Program yang terbukti memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan dan produktivitas harus diperkuat, sedangkan program yang tidak efektif perlu diperbaiki atau dihentikan. Dengan demikian, disiplin fiskal tidak dimaknai sebagai pemotongan anggaran secara membabi buta, melainkan sebagai keberanian untuk menentukan prioritas berdasarkan manfaat.
Pengelolaan utang juga harus ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan jangka menengah. Rasio utang terhadap PDB dan batas defisit merupakan indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran kesehatan fiskal. Keberlanjutan utang juga ditentukan oleh hubungan antara tingkat bunga, pertumbuhan ekonomi nominal, dan keseimbangan primer. Jika biaya bunga terus meningkat lebih cepat daripada kemampuan ekonomi dan penerimaan negara, ruang fiskal akan semakin tertekan. Sebaliknya, utang yang digunakan untuk membiayai investasi produktif berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi dan kemampuan negara membayar kewajibannya.
Karena itu, menjaga defisit tetap terkendali harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belanja dan produktivitas ekonomi. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek dengan memperbesar pengeluaran, tetapi harus memastikan bahwa pengeluaran tersebut memperkuat sumber pertumbuhan jangka panjang.
Pertumbuhan Harus Dirasakan, Bukan Sekadar Dicatat
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, saya memandang capaian pertumbuhan ekonomi 5,47 persen dan peningkatan penerimaan negara sebagai perkembangan yang patut diapresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan dan kehati-hatian. Justru ketika angka-angka makroekonomi menunjukkan perkembangan positif, kita harus semakin cermat memastikan bahwa fondasi fiskal yang menopangnya benar-benar sehat dan berkelanjutan.
APBN bukan sekadar dokumen angka yang menunjukkan berapa besar uang dikumpulkan dan dibelanjakan negara. APBN adalah instrumen untuk menentukan arah pembangunan, memperbaiki distribusi kesejahteraan, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh rakyat. Karena itu, ukuran keberhasilannya tidak cukup dilihat dari pertumbuhan PDB, tingkat penyerapan anggaran, atau besarnya penerimaan negara.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukanlah pertumbuhan yang hanya membuat angka PDB semakin tinggi. Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang memperkuat fondasi fiskal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, memperluas kesempatan usaha, dan membuat kehidupan rakyat semakin baik.

















































































