Praktik Sindikat Akademik, Sebuah Ancaman Serius Perusak Legitimasi Demokrasi

Celah manipulasi status akademik bukan sekadar isu administratif, melainkan ancaman serius yang dapat merusak legitimasi demokrasi.
Rabu, 18 November 2026 12:01 WIB Jurnalis - Effatha Gloria V.G. Tamburian

Jakarta, Gesuri.id - Dalam sengketa pemilihan Wali Kota Palopo di tahun 2024, berujung pada putusan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di awal tahun 2025. Itulah salah satu kasus nasional yang menjadi preseden penting terkait manipulasi ijazah Paket C.

Pada perkara tersebut, calon wali kota terpilih Trisal Tahir terbukti menggunakan ijazah Paket C dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Yusha di Jakarta yang tidak tercatat secara sah dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, serta tidak melalui proses pembelajaran maupun ujian kesetaraan yang sebenarnya.

Kejanggalan ini terungkap setelah dilakukan penelusuran silang terhadap data pokok pendidikan, yang menunjukkan nomor induk dan riwayat kelulusan kandidat tersebut tidak pernah terverifikasi oleh dinas pendidikan setempat meski secara fisik dokumen ijazah telah dilampirkan saat pendaftaran.

Kasus Palopo tersebut sekaligus menyingkap rapuhnya sistem verifikasi administrasi penyelenggara pemilu di tingkat daerah serta lemahnya pengawasan terhadap lembaga pendidikan non-formal menjelang kontestasi politik.

Akibat kelalaian dalam melakukan verifikasi faktual atas dokumen kesetaraan tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada jajaran komisioner KPU Kota Palopo, sementara MK memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan kandidat bersangkutan.

Baca juga :