Ikuti Kami

Praktik Sindikat Akademik, Sebuah Ancaman Serius Perusak Legitimasi Demokrasi

Celah manipulasi status akademik bukan sekadar isu administratif, melainkan ancaman serius yang dapat merusak legitimasi demokrasi.

Praktik Sindikat Akademik, Sebuah Ancaman Serius Perusak Legitimasi Demokrasi
Ilustrasi.

Jakarta, Gesuri.id - Dalam sengketa pemilihan Wali Kota Palopo di tahun 2024, berujung pada putusan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di awal tahun 2025. Itulah salah satu kasus nasional yang menjadi preseden penting terkait manipulasi ijazah Paket C.

Pada perkara tersebut, calon wali kota terpilih Trisal Tahir terbukti menggunakan ijazah Paket C dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Yusha di Jakarta yang tidak tercatat secara sah dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, serta tidak melalui proses pembelajaran maupun ujian kesetaraan yang sebenarnya. 

Kejanggalan ini terungkap setelah dilakukan penelusuran silang terhadap data pokok pendidikan, yang menunjukkan nomor induk dan riwayat kelulusan kandidat tersebut tidak pernah terverifikasi oleh dinas pendidikan setempat meski secara fisik dokumen ijazah telah dilampirkan saat pendaftaran.

Kasus Palopo tersebut sekaligus menyingkap rapuhnya sistem verifikasi administrasi penyelenggara pemilu di tingkat daerah serta lemahnya pengawasan terhadap lembaga pendidikan non-formal menjelang kontestasi politik. 

Akibat kelalaian dalam melakukan verifikasi faktual atas dokumen kesetaraan tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada jajaran komisioner KPU Kota Palopo, sementara MK memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan kandidat bersangkutan. 

Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa celah manipulasi status akademik bukan sekadar isu administratif, melainkan ancaman serius yang dapat merusak legitimasi demokrasi lokal dan merugikan keuangan negara akibat diulangnya tahapan pemilu.

Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus pada suatu kesempatan menegaskan KPU tidak boleh lagi bekerja hanya sebatas memeriksa kelengkapan berkas di atas meja tanpa memastikan riwayat proses pendidikannya secara faktual. 

"Kasus diskualifikasi kepala daerah akibat persoalan ijazah kesetaraan maupun kampus bermasalah menjadi tamparan keras yang membuktikan bahwa verifikasi kita masih sangat lemah," ungkapnya.

Dengan demikian, menurutnya, ke depan integrasi data antara Sistem Informasi Pencalonan (Silon) milik KPU dengan pangkalan data Kementerian Pendidikan harus dijadikan kewajiban mutlak dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI periode 2022–2027, Totok Hariyono mengakui Bawaslu selama ini sering kali menghadapi keterbatasan akses dalam menguji kebenaran materiil dokumen pendidikan bakal calon karena regulasi masih membatasi pemeriksaan pada aspek formalitas legalisir semata. 

"Ke depan, perlu ada norma hukum yang memberikan kewenangan pengawasan serta akses terbuka bagi Bawaslu maupun KPU untuk menelusuri rekam jejak akademik calon langsung ke pangkalan data kementerian terkait sejak masa verifikasi administrasi, sehingga potensi sengketa hingga diskualifikasi di hilir dapat dicegah sejak awal," ujarnya.

*Memperjualbelikan Gelar dan Kampus Bodong*

Fenomena kecurangan administrasi menjelang pendaftaran kontestasi politik memang sering kali beririsan dengan praktik sindikat akademik yang memperjualbelikan gelar dan kelulusan instan. 

Modus operandi kejahatan ini tidak lagi sebatas memalsukan dokumen fisik ijazah secara konvensional, melainkan membangun manipulasi sistematis di mana seorang calon peserta pemilu "membeli" status akademik tanpa pernah mengikuti proses belajar-mengajar. 

Kerentanan tersebut paling sering ditemukan pada jalur pendidikan non-formal, seperti Ujian Kesetaraan Paket C, atau institusi pendidikan tinggi fiktif yang mendadak aktif menerbitkan ijazah sesaat sebelum batas waktu verifikasi KPU dibuka. 

Praktik kotor ini mencederai esensi pendidikan sebagai wadah pencerdasan bangsa dan mengubahnya menjadi komoditas transaksional demi ambisi politik sesaat.

Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, mengatakan praktik jual beli gelar maupun kelulusan instan melalui jalur kesetaraan dan kampus-kampus bermasalah selalu subur setiap menjelang tahun politik karena ada permintaan besar dari para pemburu kekuasaan yang ingin menempuh jalan pintas. 

"Ini sudah masuk kategori sindikat kejahatan akademik yang terstruktur, di mana institusi pendidikan tidak lagi menjalankan fungsi pencerdasan, melainkan berubah menjadi pabrik pencetak status kelulusan fiktif demi meraup keuntungan finansial," tandasnya.

Untuk itu, lanjutnya, tanpa adanya sanksi pidana berat bagi pengelola yayasan serta pencabutan izin operasional secara permanen, marwah dunia pendidikan di Indonesia akan terus terdegradasi oleh kepentingan politik transaksional.

Pakar Kebijakan Pendidikan Tinggi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkap Perguruan Tinggi yang menerbitkan ijazah tanpa adanya proses pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap sistem pendidikan nasional. 

Lembaga semacam ini, menurutnya, sering kali memanfaatkan kelonggaran administrasi untuk meluluskan mahasiswa fiktif demi kebutuhan syarat pencalonan jabatan publik, padahal riwayat perkuliahannya tidak tercatat secara wajar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). 

"Negara tidak boleh ragu mencabut izin operasional institusi tersebut sekaligus membatalkan keabsahan ijazah yang diterbitkan, karena membiarkan kampus fiktif beroperasi sama saja dengan melegalkan penipuan publik di ruang politik," tandasnya.

*Perumusan Norma Baru Dalam UU Pemilu*

Menurut Pembina Perludem dan Pengajar Hukum Pemilu UI, Titi Anggraini, Revisi Undang-Undang Pemilu harus mengakhiri era verifikasi dokumen yang hanya bersifat formalitas di atas kertas dengan mewajibkan KPU memeriksa rekam jejak akademik kandidat secara menyeluruh melalui pangkalan data resmi seperti PDDIKTI dan NISN. 

Selain itu, lanjutnya, sanksi hukumnya tidak boleh berhenti pada pembatalan pencalonan kandidat semata, tetapi wajib diperluas dengan menjerat institusi pendidikan serta oknum pengelolanya menggunakan pasal pidana pemilu yang berat apabila terbukti menerbitkan ijazah instan demi kepentingan elektoral.

Perumusan norma baru dalam Undang-Undang Pemilu memang sungguh mendesak untuk diperketat guna memperluas kewenangan verifikasi faktual oleh penyelenggara pemilu. 

KPU tidak boleh lagi sekadar memeriksa keabsahan fisik lembaran ijazah yang diserahkan oleh kandidat, melainkan wajib melakukan verifikasi silang langsung dengan pangkalan data resmi negara. 

Pengecekan riwayat pendidikan tinggi harus terhubung secara transparan dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), sementara ijazah setingkat sekolah menengah wajib diverifikasi melalui sinkronisasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan data pokok pendidikan. 

Kebijakan verifikasi berbasis pangkalan data nasional ini akan menutup rapat ruang gerak bagi kandidat yang mencoba menggunakan dokumen akademik hasil rekayasa birokrasi pendidikan.

Selain memperkuat instrumen verifikasi data, reformasi regulasi pemilu juga harus dibarengi dengan penegakan sanksi pidana yang sangat berat bagi lembaga pendidikan yang terbukti terlibat dalam praktik jual beli ijazah. 

Sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional semata terbukti tidak memberikan efek jera yang memadai bagi yayasan atau sekolah komersial yang meraup keuntungan finansial besar dari transaksi politik tersebut. 

Oleh karena itu, undang-undang perlu menjerat oknum pengelola institusi pendidikan dan tim sukses kandidat dengan ancaman hukuman penjara yang tegas karena telah melakukan pemalsuan dokumen negara secara terstruktur. 

Ketegasan hukum ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas moral para pemimpin yang lahir dari proses elektoral.

#Pemilu2029JanganCurangLagi

Quote