Ikuti Kami

Pelanggaran Pemilu Jangan Diabaikan, Aria Bima Dorong Bawaslu Miliki Kewenangan Eksekutorial

Bawaslu sudah mendeteksi potensi pelanggaran-pelanggaran itu di setiap tahapan, bahkan beberapa peringatan sudah diberikan sejak dini.

Pelanggaran Pemilu Jangan Diabaikan, Aria Bima Dorong Bawaslu Miliki Kewenangan Eksekutorial
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.

Jakarta. Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia menilai Bawaslu perlu memiliki kewenangan eksekutorial agar rekomendasi dan peringatan pencegahan pelanggaran pemilu memiliki daya paksa serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran pengawasan.

“Bawaslu sudah mendeteksi potensi pelanggaran-pelanggaran itu di setiap tahapan, bahkan beberapa peringatan sudah diberikan sejak dini. Tetapi, peringatan-peringatan itu diabaikan begitu saja,” ujar Aria, dikutip Senin (16/11/2026).

Menurut Aria, selama ini Bawaslu sebenarnya telah mampu mengidentifikasi berbagai potensi pelanggaran sejak dini pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun, rekomendasi dan peringatan yang disampaikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait sehingga fungsi pencegahan yang menjadi salah satu tugas utama Bawaslu belum berjalan optimal.

Ia mencontohkan potensi pelanggaran berupa mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan ketidaknetralan aparat yang sebenarnya dapat diidentifikasi sebelum memasuki masa kampanye. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme tindak lanjut yang lebih kuat agar rekomendasi Bawaslu tidak hanya menjadi catatan administratif.

Karena itu, Aria menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus memberikan penguatan kewenangan kepada Bawaslu, khususnya dalam aspek eksekutorial. Dengan kewenangan tersebut, rekomendasi maupun peringatan pencegahan yang dikeluarkan Bawaslu diharapkan memiliki kekuatan hukum yang dapat memastikan kepatuhan pihak-pihak terkait.

“Kami ingin memberikan satu kekuatan yang eksekutorial kepada Bawaslu yang mempunyai mandat penegakan, sehingga Bawaslu mempunyai kekuatan untuk menindak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aria menilai penguatan kewenangan Bawaslu menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Menurutnya, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang terus berulang tanpa langkah korektif dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Selain pembenahan regulasi, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Penguatan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan profesionalisme para anggota pengawas pemilu agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab.

Aria turut mendorong penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kolaborasi antara lembaga negara, masyarakat, pengawas independen, hingga mahasiswa dinilai penting untuk memperluas jangkauan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu.

Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital juga perlu dioptimalkan untuk mendukung efektivitas pengawasan, mempercepat deteksi potensi pelanggaran, serta memperkuat transparansi penyelenggaraan pemilu.

Aria berharap, melalui revisi UU Pemilu, Bawaslu tidak hanya memiliki kemampuan mendeteksi dan merekomendasikan pencegahan pelanggaran, tetapi juga mempunyai kewenangan yang lebih kuat untuk memastikan setiap rekomendasi dan tindakan pengawasan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Quote