Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Rommy Sukarno menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu saat ini bukan sekadar mengubah aturan main, melainkan fondasi demokrasi di masa mendatang. Kita tidak sedang merevisi undang-undang pemilu. Kita sedang menentukan arsitektur kedaulatan rakyat Indonesia untuk masa depan, tegas Rommy saat memaparkan pandangannya.
Ia menyoroti pergeseran tantangan elektoral di era modern. Jika sebelumnya demokrasi hanya berfokus pada siapa pemegang mandat suara, tantangan saat ini dinilai jauh lebih kompleks. Abad ke-21 mengadakan pertanyaan yang lebih fundamental. Siapa yang mengendalikan sistem, data teknologi, dan algoritma yang memproses suara rakyat? ujarnya mempertanyakan kerentanan sistem digital pemilu.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Rommy menawarkan lima agenda transformasi krusial. Salah satunya adalah modernisasi penyelenggara dan pengawas pemilu. Ia menuntut KPU untuk bertransformasi menjadi institusi elektoral digital dengan infrastruktur peladen, sistem pemulihan bencana, dan keamanan siber yang kuat. Di saat yang sama, ia menekankan, Bawaslu harus berkembang menjadi intelligent electoral supervision institution, yang mampu memanfaatkan kecerdasan buatan, forensik digital, dan deteksi dini untuk melacak anomali perolehan suara secara otomatis.
Dalam mengelola suara dari 200 juta pemilih, Rommy lebih merekomendasikan penerapan rekapitulasi elektronik (e-counting) secara bertahap dibandingkan langsung melompat pada pemungutan suara elektronik (e-voting). E-counting dan e-voting harus dibedakan. E-counting adalah digitalisasi perhitungan pemilih dengan menggunakan suara fisik, jelasnya. Ia menilai sistem e-voting saat ini masih rawan karena tidak menyisakan rekam jejak pembuktian fisik surat suara apabila terjadi sengketa.
Sistem e-counting yang ia tawarkan memiliki lima lapisan arsitektur digital, mulai dari pemindaian surat suara menggunakan mesin pengenalan optis (OMR) di TPS yang bisa bekerja tanpa internet, transmisi data terenkripsi, hingga publikasi langsung agar masyarakat bisa memantau pergerakan suara. Rommy menyebut konsep ini sebagai wujud demokrasi pembuktian ganda atau dual evidence democracy.