Jakarta, Gesuri.id - Pengamat kepemiluan, Basuki Suhardiman, mendorong adopsi teknologi yang lebih transparan dan independen dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Ia menganalogikan kebutuhan transparansi pemilu dengan penggunaan teknologi Video Assistant Referee (VAR) dalam pertandingan sepak bola, di mana setiap keputusan yang meragukan dapat dievaluasi secara terbuka sehingga publik atau penonton dapat menerima hasil dengan legawa.
"Masyarakat kita butuh yang transparan. Contohnya, kalau kita lihat pertandingan, kalah itu, ya sudah, kalah. Yang paling kecewa penontonnya," ujar Basuki dalam paparannya. Ia menjelaskan bahwa sebelum ada VAR, keputusan wasit sering menimbulkan kekecewaan dan spekulasi karena keterbatasan sudut pandang. Namun, dengan adanya VAR, keputusan yang diambil menjadi jelas (clear) dan dapat divalidasi.
"Begitu ada (potensi pelanggaran), ah ini offside. Karena dari sudut kita di depan mungkin tidak terlihat ada yang di samping. Nah, tapi penonton melihatnya dari samping. Maksudnya, berat sebelah dan sebagainya... Nah, itu mungkin juga bisa kita munculkan untuk pemilu ini. Jadi transparan," jelasnya.
Untuk mewujudkan pemilu yang transparan, Basuki mengusulkan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI). Ia meyakini bahwa AI dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan forensik digital, pengenalan pola (pattern recognition), dan deteksi anomali (anomaly detection) terhadap pergerakan data suara yang tidak wajar.
"Saya masukin ke AI itu, ketahuan. Masuk ketahuan itu, pattern recognition, anomaly detection, itu gambar kelihatan semua. Diubah beberapa kali segala macam, itu akan muncul semua," tegas Basuki.
Berbeda dengan sebagian pihak yang mungkin khawatir dengan perkembangan AI, Basuki justru menyambut baik kehadirannya sebagai alat pengawasan. "Jadi AI itu justru, kalau ada yang menakutkan, kalau saya malah senang. Kenapa? Justru kita ada yang bisa lebih spesifik. Jadi kalau ada masalah forensik, itu bisa muncul semua," tambahnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa secanggih apa pun teknologi yang digunakan, ancaman terbesar justru datang dari pihak-pihak yang menguasai dan berpotensi memanipulasi teknologi tersebut. Berkaca pada pengalaman Pemilu sebelumnya, termasuk penggunaan aplikasi Sirekap yang tertutup, Basuki mendesak adanya pengawasan yang independen.
"Kekhawatiran terutama itu, justru memanipulasi teknologi itu oleh orang yang menguasai teknologi itu. Nah, karena itu... perlu ada pengawasan independen," tegasnya. Ia menyayangkan rekam jejak KPU yang kerap meluncurkan sistem tanpa pengawasan memadai. "Ketika mereka memutuskan memakai Sirekap, itu tidak ada penjelasan pada DPR sistem itu kayak apa. Pengawasannya juga tidak. Hampir tidak bisa berjalan, tidak ada akses untuk mengawasi," pungkas Basuki.

















































































