Ikuti Kami

Zainal Arifin Mochtar Soroti Ketiadaan UU Kepresidenan dan Tantang Keseriusan Parpol Revisi Sistem Politik

Memperbaiki sistem politik dan kepemiluan tidak cukup hanya dengan merevisi UU Pemilu semata.

Zainal Arifin Mochtar Soroti Ketiadaan UU Kepresidenan dan Tantang Keseriusan Parpol Revisi Sistem Politik
memperbaiki sistem politik dan kepemiluan tidak cukup hanya dengan merevisi UU Pemilu semata.

Jakarta, Gesuri.id - Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, menantang keseriusan partai politik, khususnya PDI Perjuangan, dalam mendorong revisi Undang-Undang Pemilu dan perbaikan sistem politik di Indonesia. Ia mengingatkan rekam jejak pada 2021, di mana wacana revisi UU Pemilu kandas hanya karena pemerintah menolak perubahan tersebut.

Zainal menyoroti lemahnya konsistensi partai politik dalam mengawal perubahan regulasi yang krusial bagi demokrasi. "Praktik yang terjadi di tahun 2021 itu kan agak menyesatkan bagi kita ketika kita rajin mendorong perubahan undang-undang pemilu. Tapi kemudian begitu Kementerian Sekretaris Negara bilang tidak ada perubahan pemilu... PDIP juga kemudian berubah. Ya, mudah-mudahan saat ini berubah juga," ungkap Zainal dengan nada kritik. Menurutnya, kegagalan revisi pada tahun 2021 membuka jalan bagi berbagai masalah dalam sistem elektoral pada tahun-tahun berikutnya, termasuk pencalonan kepala daerah secara instan.

Lebih jauh, Zainal menegaskan bahwa memperbaiki sistem politik dan kepemiluan tidak cukup hanya dengan merevisi UU Pemilu semata. Banyak persoalan yang berakar pada peraturan perundang-undangan lain. "Mohon maaf, yang kita sedang sorot ini kan undang-undang pemilu. Padahal sebagian yang teman-teman keluhkan itu tidak ada di undang-undang pemilu," jelasnya.

Sebagai contoh, ia menyebut isu politisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan merevisi UU Pemilu. "Bansos itu ada di undang-undang APBN. Bansos itu ada di undang-undang kesejahteraan sosial. Nah, mau dirapikan nggak itu semua? Karena di situ juga ada kewajiban," paparnya.

Begitu pula dengan pembentukan penyidik pemilu independen ala KPK. Zainal mengingatkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia (KUHAP) mengunci kewenangan pembinaan penyidik di bawah institusi Kepolisian. "Anda harus baca undang-undang KUHAP. Penyidik itu ada di bawah pembinaan polisi. Semua penyidik ya, PPNS, penyidik KUHAP, itu ada di polisi. Mau nggak kita ngorek-ngorek yang lain (undang-undang KUHAP)?" tantang Zainal.

Salah satu poin paling tajam yang disampaikan Zainal adalah ketiadaan Undang-Undang Kepresidenan. Ia menyoroti fenomena praktik pemerintahan presidensial yang kerap dibajak, karena kewenangan presiden tidak dibatasi oleh undang-undang khusus. "Satu-satunya yang tidak ada undang-undangnya di negara kita adalah lembaga kepresidenan. DPR sudah (ada), Mahkamah Agung ada, Mahkamah Konstitusi ada, pemerintahan daerah ada. Pasal 4 sampai Pasal 15 UUD 1945 itu, nggak ada undang-undang yang mengatur soal lembaga kepresidenan," ungkapnya.

Menutup pemaparannya, Zainal mempertanyakan keberanian partai politik untuk memprakarsai pembentukan UU Kepresidenan yang pasti akan menghadapi penolakan dari eksekutif. "Nah, mau gak misalnya PDIP paling utama menggerek itu? Yang saya yakin presidennya bakal nolak. Persoalan kita dengan segala terobosan... banyak yang bisa tersedia, tapi kemauan dan tenaga kita untuk bertarung dalam pertarungan politik... kita sering kekurangan (nyali) itu," pungkasnya.

Quote