Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa tuntutan yang diberikan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi posisi partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Enggak ada (oposisi). Kasus hukum ya, kasus hukum. Soal di dalam atau di luar pemerintah itu kontemplasi Ibu Mega saya kira akan lebih tepat yang seperti apa dan itu nanti tentu akan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan. Yang penting di dalam atau di luar pemerintah itu sama-sama mulianya, kata Aria, Senin (7/7/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo memiliki hubungan personal yang cukup baik, terutama karena masing-masing merupakan pemenang dalam pemilihan legislatif dan eksekutif.

Saya tidak melihat keputusan Pak Hasto itu berdampak pada hal-hal yang sifatnya strategis, karena Ibu Mega tentu mempunyai satu cara pandang yang lebih daripada itu saya kira, ujarnya.

Aria juga mengomentari proses hukum yang dijalani Hasto. Ia menyebut pihaknya merasa bahwa tuntutan 7 tahun penjara dari JPU KPK sangat di luar dugaan. Menurutnya, selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan fakta hukum kuat untuk mendukung tuntutan tersebut.