Jakarta, Gesuri.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab sebagai guru negara dalam membangun integritas penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu ia sampaikan Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis: Korupsi dalam Bencana Alam di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12).

Menurutnya, sistem pencegahan korupsi tidak akan berjalan tanpa fondasi moral dan etika di tubuh partai.

Hasto menuturkan, PDI Perjuangan telah merancang sistem integritas politik yang menekankan pencegahan korupsi sejak dari proses kaderisasi. Ia menjelaskan dialog panjang dengan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum Febri Diansyah, memperkuat semangat internal untuk membangun tata kelola partai yang bersih. Partai politik itu guru bangsa. Maka standar moralnya harus paling tinggi, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto memuji kehadiran sejumlah tokoh yang dianggap memberi kontribusi besar terhadap gerakan anti korupsi. Termasuk di antaranya para kepala daerah PDI Perjuangan yang hadir dan dinilai berhasil menurunkan kemiskinan, memperbaiki birokrasi, serta menerapkan pemerintahan transparan. Ia mencontohkan sosok Abdullah Azwar Anas dan beberapa kepala daerah lainnya.

Menurut Hasto, integritas birokrasi harus dibangun melalui sistem yang memaksa aparatur negara mengabdi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Ia menyoroti pentingnya desain struktural dan teknokratik yang mampu mendorong reformasi birokrasi, sehingga korupsi bisa ditekan sejak fase perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan.