Jakarta, Gesuri.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab sebagai guru negara dalam membangun integritas penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu ia sampaikan Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia "Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis: Korupsi dalam Bencana Alam di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12).
Menurutnya, sistem pencegahan korupsi tidak akan berjalan tanpa fondasi moral dan etika di tubuh partai.
Hasto menuturkan, PDI Perjuangan telah merancang sistem integritas politik yang menekankan pencegahan korupsi sejak dari proses kaderisasi. Ia menjelaskan dialog panjang dengan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum Febri Diansyah, memperkuat semangat internal untuk membangun tata kelola partai yang bersih. “Partai politik itu guru bangsa. Maka standar moralnya harus paling tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto memuji kehadiran sejumlah tokoh yang dianggap memberi kontribusi besar terhadap gerakan anti korupsi. Termasuk di antaranya para kepala daerah PDI Perjuangan yang hadir dan dinilai berhasil menurunkan kemiskinan, memperbaiki birokrasi, serta menerapkan pemerintahan transparan. Ia mencontohkan sosok Abdullah Azwar Anas dan beberapa kepala daerah lainnya.
Menurut Hasto, integritas birokrasi harus dibangun melalui sistem yang memaksa aparatur negara mengabdi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Ia menyoroti pentingnya desain struktural dan teknokratik yang mampu mendorong reformasi birokrasi, sehingga korupsi bisa ditekan sejak fase perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan.
Lebih jauh, Hasto menjelaskan bagaimana PDI Perjuangan konsisten menjaga prinsip tidak adanya intervensi terhadap KPK dan lembaga negara lain. Ia menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai presiden tidak pernah menghalangi proses hukum, termasuk dalam pemilu yang berlangsung tanpa campur tangan eksekutif. “Itu standar demokrasi. Itu nilai yang kami jaga,” kata Hasto.
Ia juga mengkritik praktik hukum yang menurutnya mulai digunakan sebagai alat politik belakangan ini. Hasto mengatakan adanya bocoran dokumen, tekanan terhadap institusi yudikatif, dan intervensi terhadap proses hukum merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Hal itu, menurutnya, harus menjadi perhatian serius.
Karenanya, Hasto mendorong penguatan sistem integritas politik yang tidak hanya berlaku di internal PDIP, tetapi juga untuk seluruh institusi negara. Ia menekankan bahwa nilai-nilai anti korupsi harus menjadi rujukan kebijakan publik. “Partai harus melahirkan pemimpin yang beretika,” ujarnya.
Di akhir pidatonya, Hasto mengajak seluruh kader dan peserta yang hadir untuk menjadikan momen Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai refleksi memperbaiki arah politik nasional. “Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi masalah moral bangsa. Kita harus kembali pada nilai-nilai pendiri republik,” tegasnya.
