Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebutkan perlunya menghidupkan kembali amandemen terbatas UUD 1945 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk mengakomodasi rencana Presiden Joko memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.

Hasto mengatakan, GBHN diperlukan mempunyai perencanaan menyeluruh di berbagai bidang untuk jangka panjang 50-100 tahun ke depan. Hasto menyebut rencana memindahkan ibu kota sebagai kesadaran geopolitik dan geostrategis jangka panjang serta kesadaran Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Baca:Amandemen Terbatas, PDI Perjuangan Sependapat dengan Jokowi

Kalau tidak ada haluan negara 2024 presidennya ganti tiba-tiba ibu kota dipindahkan ke Wonosari, Gunungkidul sana, ujar Hasto saat upacara HUT ke-74 RI di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Hasto menuturkan haluan negara dibutuhkan sebagai perencanaan dan arah masa depan terhadap politik ekonomi pangan, energi, kebudayaan, keuangan dan pertahanan supaya berdaulat di bidang tersebut.