Penolakan Terhadap Ahok, Masih Dilatari Pilgub 2017

Padahal sudah jelas, kata Budiman, pemilihan pimpinan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah hak prerogatif pemerintah.
Jum'at, 22 November 2019 11:00 WIB Jurnalis - Heru Guntoro

Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai gelombang aksi penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dilatari luka lama Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu.

Saya kira (penolak) itu sisa-sisa kampanye kebencian yang muncul dari waktu Pilgub 2017. Menurut saya itu sudah enggak sehat, papar Budiman.

Baca:Jadi Bos BUMN,AhokSiap Ikuti Aturan yang Berlaku

Padahal sudah jelas, kata dia, pemilihan pimpinan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah hak prerogatif pemerintah. Hanya saja, dirinya menilai orang dalam serikat pekerja Pertamina jadi was-was apabila Ahok duduk menjadi bos di perusahaan pelat merah tersebut.

Baca juga :