AGUSTUS 1945 meneteskan peluh yang berbeda di Jakarta. Ada ketegangan yang mengambang di udara, berpadu dengan desas-desus kekalahan militer Dai Nippon di kancah Perang Pasifik. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian itu, sejarah tidak selalu ditulis di alun-alun yang riuh atau medan pertempuran yang gegap gempita. Terkadang, fondasi sebuah bangsa diletakkan di atas meja kayu, di ruangan yang sunyi, melalui guratan pena tokoh-tokoh yang melampaui zamannya.

Hari itu, 5 Agustus 1945. Sehari sebelum raungan pesawat Enola Gay menjatuhkan neraka di Hiroshima, tiga ksatria pemikir bangsaBung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjoduduk bersama membedah sebuah tugas monumental: merumuskan keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Bagi pemerintah militer Jepang, PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai hanyalah sekrup kecil dalam mesin birokrasi merekasebuah panitia yang dirancang agar mudah dikendalikan. Namun, di mata tajam seorang Sukarno, panitia ini adalah embrio dari jantung republik. Ia adalah parlemen pertama. Jika kemerdekaan itu tiba, wajah-wajah dalam panitia inilah yang akan berdiri mengklaim kedaulatan sebuah negara baru yang membentang dari ujung Sumatra hingga ufuk timur Papua.

Sebuah Tarian Geopolitik di Ujung Pena

Bung Karno memahami betul satu kelemahan fatal yang mengintai revolusi manapun,perpecahan dari dalam. Ia tahu bahwa penjajahan selama berabad-abad telah mengotak-ngotakkan kepulauan ini dalam sentimen kesukuan dan batas-batas kedaerahan yang semu.