AGUSTUS 1945 meneteskan peluh yang berbeda di Jakarta. Ada ketegangan yang mengambang di udara, berpadu dengan desas-desus kekalahan militer Dai Nippon di kancah Perang Pasifik. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian itu, sejarah tidak selalu ditulis di alun-alun yang riuh atau medan pertempuran yang gegap gempita. Terkadang, fondasi sebuah bangsa diletakkan di atas meja kayu, di ruangan yang sunyi, melalui guratan pena tokoh-tokoh yang melampaui zamannya.
Hari itu, 5 Agustus 1945. Sehari sebelum raungan pesawat Enola Gay menjatuhkan neraka di Hiroshima, tiga ksatria pemikir bangsa—Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo—duduk bersama membedah sebuah tugas monumental: merumuskan keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Bagi pemerintah militer Jepang, PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai hanyalah sekrup kecil dalam mesin birokrasi mereka—sebuah panitia yang dirancang agar mudah dikendalikan. Namun, di mata tajam seorang Sukarno, panitia ini adalah embrio dari jantung republik. Ia adalah parlemen pertama. Jika kemerdekaan itu tiba, wajah-wajah dalam panitia inilah yang akan berdiri mengklaim kedaulatan sebuah negara baru yang membentang dari ujung Sumatra hingga ufuk timur Papua.
Sebuah Tarian Geopolitik di Ujung Pena
Bung Karno memahami betul satu kelemahan fatal yang mengintai revolusi manapun, perpecahan dari dalam. Ia tahu bahwa penjajahan selama berabad-abad telah mengotak-ngotakkan kepulauan ini dalam sentimen kesukuan dan batas-batas kedaerahan yang semu.
Di depan draf nama-nama yang akan diajukan kepada pemerintah Jepang, Sukarno mengambil peran sebagai sang solidarity maker—penenun persatuan. Saat itu, sangat mudah dan pragmatis jika keanggotaan PPKI hanya diisi oleh para elite pergerakan yang bermukim di Jawa. Secara demografis dan pusat pergerakan, Jawa memang mendominasi. Namun Sukarno menolak keras narasi "Jawa-sentris".
Ia menatap Hatta yang memiliki koneksi luas di luar Jawa, dan Soebardjo sang ahli hukum yang teliti. Ketiganya mulai memetakan Nusantara di atas kertas. Mereka bukan sedang menyusun panitia, melainkan sedang menjahit sebuah peta kesetiaan.
Bayangkan suasana perdebatan di meja itu. Bung Karno, dengan intuisinya yang menyala-nyala, memastikan bahwa suara angin dari Danau Toba, gemuruh ombak dari Minahasa, hingga ketenangan sabana di Nusa Tenggara harus memiliki kursi di ruangan proklamasi kelak.
Maka, ditulislah nama-nama itu dengan saksama: Mr. Teuku Mohammad Hasan mewakili Sumatra, Dr. G.S.S.J. Ratulangi dari Sulawesi, A.A. Hamidhan membawa suara Kalimantan, Mr. Johannes Latuharhary menjadi perisai wilayah Timur dan Maluku, serta I Gusti Ketut Pudja mewakili Sunda Kecil. Dari 21 nama awal yang kelak disahkan, harmoni Nusantara itu dikunci. Sebanyak 12 orang merepresentasikan Jawa, dan sisanya memikul suara dari pulau-pulau seberang, ditambah satu perwakilan golongan Tionghoa, Yap Tjwan Bing.
Meretas Skenario Penjajah
Keputusan Bung Karno pada 5 Agustus 1945 adalah sebuah diplomasi senyap. Secara diplomatis, ia harus meyakinkan Jenderal Terauchi dan panglima militer Jepang bahwa representasi ini penting demi stabilitas keamanan. Namun secara politis, Sukarno sebenarnya sedang melakukan infiltrasi tingkat tinggi. Ia memasukkan tokoh-tokoh radikal dan loyalis kemerdekaan murni ke dalam lembaga buatan Jepang, meretas skenario "kemerdekaan hadiah" menjadi sebuah alat perjuangan yang sah dan berdaulat.
Tinta yang diguratkan Bung Karno pada 5 Agustus itu mengikat simpul psikologis yang luar biasa kuat. Ketika kelak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, daerah-daerah di luar Jawa tidak merasa ditinggalkan. Mereka tidak melihat kemerdekaan itu sebagai "kemerdekaannya orang Jakarta", melainkan kemerdekaan mereka sendiri, karena perwakilan darah daging mereka ada di sana, turut mengesahkan lahirnya Republik pada sidang PPKI 18 Agustus.
Peristiwa 5 Agustus 1945 sering kali terlewat dalam kilat sejarah yang bergerak cepat menuju Proklamasi. Padahal, pada hari yang hening itulah, Bung Karno membuktikan bahwa ia bukan sekadar orator penakluk massa. Ia adalah seorang arsitek yang merancang anatomi kebangsaan. Ia memastikan bahwa rumah bernama Indonesia tidak hanya dibangun di atas fondasi kemarahan terhadap penjajah, tetapi juga dibangun dengan tiang-tiang persaudaraan yang memeluk seluruh anak benua.
