Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menambah anggaran untuk sektor kesehatan. Hal ini diperlukan mengingat BPJS Kesehatan selalu mengalami keterlambatan bayar tagihan rumah sakit yang berdampak pada pelayanan masyarakat.

Baca:Target Jokowi: 107,2 Juta Rakyat Indonesia MenerimaBPJS

Iya benar. Ya, tambahkan saja anggaran kesehatannya. Kan uang kita (APBD DKI Jakarta) surplus, ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, pekan ini. Menurutnya, anggaran BPJS Kesehatan yang selalu mengalami defisit tidak hanya berdampak pada kekurangan stok obat di rumah sakit.

Keterlambatan pembayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan berdampak pada terganggunya operasional rumah sakit. Bukan hanya krisis obat. Ini masalah BPJS (Kesehatan) yang devisit, sehingga mengakibatkan mereka telat bayar ke rumah sakit. Akibatnya, rumah sakit juga juga kewalahan dalam oprasional rumah sakit dan juga obat-obatan, ujarnya.

Melihat urgensi layanan kesehatan warga Jakarta, Politisi PDI Perjuangan itu mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih cermat meminta laporan BPJS Kesehatan.