Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, meminta pemerintah mencermati berbagai kendala dalam pelaksanaan program bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, pengelolaan anggaran sektor perumahan harus dilakukan secara progresif dan cermat agar target peningkatan kualitas hunian rakyat dapat tercapai.

Makanya itu pimpinan kami setuju dengan anggaran ini, tapi sekali lagi harus dilakukan langkah-langkah yang sangat progresif, langkah-langkah yang sangat cermat, termasuk perumahan. Ini ada temuan di lapangan Pak Menteri, dengan Rp20 juta itu memang agak kerepotan satu rumah, karena orang-orang yang miskin dia tidak punya dana tambahan, ujar Legislator asal Jambi tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Edi mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, bantuan stimulan sebesar Rp20 juta per unit masih menyisakan sejumlah persoalan bagi penerima manfaat. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kemampuan masyarakat miskin untuk menyediakan biaya tambahan yang diperlukan dalam proses renovasi rumah agar dapat diselesaikan secara layak.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai tantangan tersebut semakin kompleks karena budaya gotong royong yang selama ini menjadi salah satu penopang keberhasilan program bantuan perumahan mulai mengalami penurunan di berbagai daerah. Akibatnya, beban renovasi rumah semakin sulit ditanggung oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.