Di atas kertas, surat keputusan itu tampak meyakinkan. Pada 7 Agustus 1945, Gunseikanbu (Pemerintah Militer Jepang di Jawa) secara resmi mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Bagi para jenderal Jepang yang tengah dirundung kepanikan pasca-kehancuran Hiroshima, lembaga ini dirancang sebagai katup pengaman. Sebuah instrumen propaganda untuk menenangkan rakyat Indonesia agar tidak memberontak, sembari tetap menjaga mereka di bawah payung kendali fasisme.

Namun, sejarah membuktikan bahwa Jepang salah memilih aktor utama. Dengan menunjuk Ir. Sukarno sebagai Ketua dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua, militer Jepang sejatinya baru saja memberikan kunci saluran komunikasinya kepada dua peretas narasi paling piawai dalam sejarah Nusantara. PPKI pun menjelma menjadi sebuah Kuda Troya.

Menyelundupkan Pesan di Bawah Hidung Sensor
Untuk memahami kecemerlangan taktik komunikasi strategis ini, kita harus melihat kondisi ekosistem informasi pada Agustus 1945. Jepang memonopoli seluruh instrumen public relations masa itu. Semua stasiun radio, termasuk kantor berita Domei, diawasi ketat. Surat kabar disensor, dan rapat-rapat akbar dilarang kecuali untuk kepentingan militer kekaisaran.

Tokoh pergerakan bawah tanah seperti Sutan Sjahrir memilih membangun jaringan radio gelap (radio komunitas ilegal) untuk melawan monopoli ini. Namun, radio gelap memiliki keterbatasan jangkauan dan legitimasi massal.