PERJALANAN pulang dari Saigon menuju Singapura pada 13 Agustus 1945 bukanlah sekadar perpindahan fisik bagi Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta. Di dalam perut pesawat kargo militer Jepang yang bising, kedua arsitek republik ini sesungguhnya sedang menghadapi krisis komunikasi politik terbesar dalam hidup mereka.

Mereka baru saja menerima janji kemerdekaan dari Marsekal Terauchi di Dalat. Di atas kertas, ini adalah sebuah kemenangan diplomasi gemilang yang mengamankan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Namun, Soekarno sang komunikator ulung tahu persis: kebenaran politik tidak ada artinya jika gagal dikemas dan dikomunikasikan dengan tepat kepada publik.

Bagaimana cara menjual kemerdekaan yang disponsori oleh militer fasis Jepang kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada kelompok pemuda radikal yang darahnya sedang mendidih?

Dilema Framing Pesan
Selama transit yang melelahkan di Singapura, Dwitunggal dihadapkan pada dilema pembingkaian (framing) narasi. Jika mereka tiba di Jakarta dan bersorak bahwa Jepang telah memberi kita kemerdekaan, Sekutu yang sebentar lagi memenangkan perang akan langsung mencap Indonesia sebagai negara boneka bikinan fasis. Republik ini akan dihancurkan sebelum sempat bernapas.

Sebaliknya, jika mereka tidak menggunakan payung Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disetujui Jepang, transisi kekuasaan berpotensi memicu pertumpahan darah besar-besaran antara rakyat sipil yang tak bersenjata melawan sisa-sisa balatentara Kekaisaran Jepang yang panik.