Hujan yang mengguyur dataran Vietnam Selatan pada 10 Agustus 1945 menyembunyikan banyak hal dari pandangan mata. Ia menyembunyikan bangkai-bangkai pesawat pengebom Jepang yang mulai berkarat, serta menutupi kegelisahan para perwira Kekaisaran yang mondar-mandir di markas-markas transit militer dari Saigon menuju Dalat.
Namun, di dalam sebuah kamar penginapan yang dijaga ketat, hujan tersebut tidak mampu menyembunyikan ketajaman pikiran Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta. Setelah melalui penerbangan maut yang mengocok perut dari Singapura ke Saigon, ketiga delegasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)Sukarno, Hatta, dan dr. Radjiman Wedyodiningratdipersilakan beristirahat sebelum bertemu Jenderal Besar Hisaichi Terauchi.
Namun bagi Dwitunggal, tidak ada istilah istirahat dalam diplomasi kemerdekaan. Dua hari transit tersebut (10-11 Agustus) diubah menjadi sebuah meja kerja tak kasatmata, tempat mereka menyusun argumen geopolitik paling fundamental dalam sejarah Indonesia modern.
Fokus utama perdebatan tertutup Sukarno dan Hatta saat itu adalah soal garis batas. Jepang, dalam strategi politiknya menjelang kekalahan, sangat rentan menerapkan politik pecah belah. Secara administratif, pada masa pendudukan, Jepang telah membelah Indonesia menjadi tiga zona militer yang tidak saling terhubung. Pertama Jawa dan Madura dikuasai Angkatan Darat ke-16 (Rikugun). Kedua Sumatra dikuasai Angkatan Darat ke-25 (Rikugun), awalnya berpusat di Singapura lalu pindah ke Bukittinggi. Ketiga Indonesia Timur (Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sunda Kecil/Nusa Tenggara) dikuasai Angkatan Laut (Kaigun), berpusat di Makassar.
Bagi Hatta, struktur tiga komando ini adalah bom waktu. Hatta sangat mewaspadai kemungkinan Terauchi hanya akan memberikan kemerdekaan untuk Pulau Jawa semata, atau Jawa dan Sumatra saja, mengingat Kaigun (Angkatan Laut) di wilayah timur selama ini paling keras menolak gagasan kemerdekaan Indonesia.
Jika Jepang mengabulkan kemerdekaan secara parsialJawa merdeka, namun Maluku dan Papua tetap dikuasai Jepang (dan nantinya diserahkan kembali kepada Belanda/Sekutu)maka Nusantara akan mengalami Balkanisasi. Indonesia akan lahir cacat, kehilangan separuh sayapnya di timur.
Argumen Hatta untuk Terauchi
Dalam waktu istirahat menuju Dalat inilah, Hatta (yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan ketatanegaraan yang kuat) menyinkronkan strategi dengan Sukarno. Mereka harus mendesak Terauchi agar mengeluarkan satu pernyataan absolut: Kemerdekaan Indonesia meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.
Di sinilah konsep hukum internasional Uti Possidetis Juris (yang kelak menjadi dasar pijakan NKRI) mulai dikristalkan dalam taktik diplomasi mereka. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah negara yang baru merdeka akan mewarisi batas-batas teritorial yang sama seperti batas wilayah penguasa kolonial sebelumnya.
Dalam instruksi diam-diam kepada Sukarno, argumen yang harus dibawa di depan Terauchi adalah: Jika Jepang benar-benar menganggap Indonesia sebagai saudara tua Asia yang akan dimerdekakan, maka Jepang tidak boleh mengembalikan wilayah mana pun kepada Belanda. Wilayah Indonesia harus utuh seperti saat Belanda meninggalkannya pada 1942.
PPKI Sebagai Instrumen Geopolitik
Untuk memperkuat argumen teritorial tersebut, Dwitunggal menggunakan senjata kelembagaan yang baru saja mereka resmikan pada 7 Agustus: PPKI. Sukarno memastikan bahwa saat berhadapan dengan Terauchi nanti, ia tidak berbicara sebagai Pemimpin Rakyat Jawa. Ia akan berbicara sebagai Ketua PPKI. Susunan anggota PPKI yang telah mereka bawa rancangannya secara cermat terdiri dari perwakilan seluruh wilayah: Sumatra (Teuku Moh. Hasan), Sulawesi (Dr. Ratulangi), Kalimantan (A.A. Hamidhan), Maluku (Mr. Johannes Latuharhary), dan Sunda Kecil (Mr. I Gusti Ketut Pudja).
Dengan menggunakan instrumen PPKI, Dwitunggal sedang mengirimkan pesan geopolitik yang kuat kepada komando militer Jepang: Struktur pemerintahan nasional yang utuh telah terbentuk, kalian tinggal menyerahkan kuncinya.
Malam terakhir sebelum mereka bergerak mendaki dataran tinggi Dalat dihabiskan dengan mematangkan poin-poin krusial ini. dr. Radjiman, dengan kebijaksanaan usianya yang telah menginjak 66 tahun, menjadi penyimak dan pemberi ketenangan bagi dua arsitek republik yang sedang merajut masa depan bangsa tersebut.
Ketika mentari terbit pada pagi 12 Agustus 1945, dan rombongan kecil ini bergerak menembus hawa sejuk pegunungan Dalat, mereka sudah bukan lagi tawanan perang yang kebingungan.
Di balik mantel dan setelan jas mereka, tersimpan sebuah draf tak tertulis mengenai arsitektur geopolitik raksasa. Mereka siap memaksa sang Jenderal Besar yang sedang sekarat kerajaannya untuk menyerahkan seluruh kedaulatan Nusantara, tanpa tersisa satu pulau pun.