Jakarta pada minggu pertama Agustus 1945 adalah kota yang dibungkam. Di permukaan, kehidupan berjalan di bawah kendali Gunseikanbu (Pemerintah Militer Jepang). Kereta-kereta listrik (trem) masih melintas di kawasan Glodok, dan para pedagang di Pasar Senen masih bertransaksi menggunakan uang pendudukan yang makin tidak berharga.
Namun di balik rutinitas itu, sebuah berita propaganda Jepang yang sengaja disembunyikan.
Pada tanggal 6 Agustus 1945, di ufuk timur, bom atom "Little Boy" telah menguapkan kota Hiroshima beserta puluhan ribu nyawanya. Tiga hari kemudian, tanggal 9 Agustus, Nagasaki menyusul hancur lebur. Kekaisaran Jepang lumpuh total. Mesin perangnya mati.
Anehnya, jika Anda membaca koran-koran propaganda yang beredar di Batavia (Jakarta) seperti Asia Raya atau mendengarkan siaran radio resmi pemerintah antara tanggal 6 hingga 14 Agustus, Anda tidak akan menemukan satu pun kata tentang kiamat nuklir tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa hidup di dalam "gelembung realitas" palsu yang diciptakan oleh para arsitek informasi fasis.
Bagaimana kebohongan sebesar ini bisa dipelihara, bahkan ketika Kekaisaran Jepang tinggal menunggu waktu untuk runtuh? Jawabannya terletak pada mesin public relations militer yang beroperasi secara despotik: Kantor Berita Domei.
Mesin Sensor Domei dan Ekosistem Ketakutan
Untuk memahami anatomi manipulasi informasi ini, kita harus melihat ekosistem media massa masa pendudukan. Ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda pada 1942, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah mendirikan tangsi militer baru, melainkan memberangus seluruh media pers independen.
Semua informasi yang keluar dari mesin cetak atau dipancarkan melalui menara radio (Hoso Kanri Kyoku) harus melewati meja sensor perwira Hodobu (Departemen Propaganda). Taktik spin doctoring (memutarbalikkan fakta) yang dilakukan Domei sangat klasik namun efektif. Alih-alih melaporkan tentang hancurnya militer mereka akibat pengeboman atom, Domei justru memompa berita kemenangan fiktif di front Pasifik.
Keberhasilan sensor Domei ini begitu mutlak hingga membodohi Sukarno sekalipun. Dalam autobiografinya yang ditulis oleh jurnalis Amerika, Cindy Adams (Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia), Soekarno mendeskripsikan betapa butanya ia terhadap situasi riil dunia saat itu akibat putusnya akses informasi.
Ketika tiba-tiba dipanggil oleh Marsekal Terauchi ke Vietnam pada 8 Agustus, Sukarno sama sekali tidak tahu bahwa Hiroshima telah hancur. Ia hanya merasakan kecemasan yang tidak beralasan akibat tidak adanya kejelasan informasi dari pemerintah militer Jepang.
"Aku gugup," ungkap Sukarno kepada Cindy Adams. "Aku merasakan sesuatu yang penting yang akan terjadi. Tapi apa?"
Ketidaktahuan Sukarno ini membuktikan bahwa manajemen krisis dan sensor informasi yang diterapkan oleh Gunseikanbu sangat sukses mengisolasi para pemimpin politik Indonesia dari kenyataan global geopolitik saat itu.
Menembus Gelembung Melalui "Radio Gelap"
Namun, tidak peduli sekuat apa pun sebuah negara memonopoli informasi, kebenaran memiliki jalannya sendiri untuk merembes layaknya air.
Di tengah penyensoran absolut Domei, sekelompok pemuda radikal memilih menempuh jalur bawah tanah. Tokoh-tokoh seperti Sutan Sjahrir merawat sebuah kejahatan paling mematikan bagi negara fasis: mendengarkan radio secara ilegal.
Pesawat radio pada masa itu diwajibkan untuk disegel, di mana jarum gelombangnya hanya boleh dikunci pada frekuensi radio propaganda militer Jepang. Membuka segel radio adalah tindak pidana berat. Sjahrir dan kelompoknya (termasuk para mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama, hingga para perwira PETA) secara sembunyi-sembunyi membongkar segel radio mereka.
Di loteng-loteng rumah dan bilik rahasia di malam hari, mereka menyetel radio gelombang pendek (shortwave). Menembus jamming (gangguan frekuensi) militer Jepang, mereka menangkap siaran berita berbahasa Inggris dari stasiun radio Sekutu yang bermarkas di Australia, San Francisco, dan BBC London.
Dari corong radio gelap berdesis itulah, Sjahrir menjadi salah satu orang Indonesia pertama yang mendengar tentang bom atom dan fakta bahwa Jepang sebenarnya telah menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus (pasca-pidato Kaisar Hirohito), meski Domei di Jakarta masih memberitakan semangat juang Kekaisaran.
Vakum Informasi dan Krisis Kepercayaan
Manipulasi informasi oleh Domei ini memiliki konsekuensi sosiologis yang sangat fatal menjelang proklamasi. Disparitas (kesenjangan) informasi inilah yang memicu konflik generasi yang nyaris menghancurkan pergerakan nasional.
Ketika Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta kembali dari pertemuan dengan Jenderal Terauchi di Dalat pada 14 Agustus, mereka masih berpegang pada janji formal militer Jepang. Berita penyerahan Jepang belum dikonfirmasi secara resmi oleh Tokyo kepada mereka.
Sutan Sjahrir, yang telah mengonsumsi informasi intelijen dari radio gelap, langsung mendatangi Hatta dan mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan saat itu juga, di luar jalur PPKI. Namun, karena perbedaan asupan informasi ini, Sukarno ragu. Kembali mengutip percakapan dalam buku Cindy Adams, Sukarno menegaskan posisinya yang masih terikat etika birokrasi dan kekhawatiran akan pertumpahan darah:
"Aku tidak berhak untuk bertindak sendiri... Hak itu adalah tugas dari Panitia Persiapan Kemerdekaan. Bagaimanapun aku harus berunding dahulu dengan teman-teman yang lain."
Bagi Sjahrir, Wikana, dan Golongan Muda, sikap Sukarno itu dianggap terlalu berhati-hati dan ketinggalan zaman. Untuk apa merdeka melalui PPKI jika Jepang sebenarnya sudah hancur lebur? Di mata pemuda radikal, janji kemerdekaan dari Terauchi yang dibawa Dwitunggal adalah narasi usang yang sudah tidak relevan dengan realitas.
Konflik akibat asimetri informasi ini—antara Dwitunggal yang bermain di ranah birokrasi formal melawan Golongan Muda yang bergerak dengan data intelijen bawah tanah—berpuncak pada Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.
