Batas Minimal di Kursi Maksimal, Ironi Selembar Ijazah SMA dan Pertaruhan Wibawa Istana

Kelonggaran syarat minimal ini justru menjelma menjadi salah satu celah kerentanan paling akut yang kerap memicu manipulasi administratif
Rabu, 18 November 2026 11:04 WIB Jurnalis - Ali Imron

BAYANGKAN Anda sedang membaca sebuah lowongan pekerjaan. Untuk posisi manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta, pelamar diwajibkan memiliki ijazah strata satu (S1), rekam jejak manajerial lima tahun, dan lolos uji kelayakan yang berlapis. Namun, secara administratif, tiket untuk menduduki kursi orang nomor dua di republik berpenduduk 280 juta jiwa ini justru memiliki standar yang sangat minimalis: selembar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Ketentuan ini bukan isapan jempol, melainkan tertuang jelas dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di atas kertas, syarat ini dirancang oleh para pembuat undang-undang dengan semangat egalitarianismememastikan bahwa hak politik untuk memimpin negara tidak dimonopoli oleh kaum elitis bergelar mentereng. Namun, di arena politik praktis, kelonggaran syarat minimal ini justru menjelma menjadi salah satu celah kerentanan paling akut yang kerap memicu manipulasi administratif, menyandera penyelenggara pemilu, dan merendahkan wibawa institusi kepresidenan.

Lubang Jarum Bernama Verifikasi Administratif
Kisah kerentanan ini biasanya bermula di meja panjang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketika tahapan pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden dibuka, salah satu agenda krusial adalah verifikasi faktual kelengkapan dokumen. Namun, apa yang terjadi jika ijazah SMA seorang kandidat hilang, rusak, atau sekolah menengahnya di masa lampau kini sudah tutup dan berganti menjadi deretan ruko?

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), kandidat diizinkan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh kepala sekolah (jika masih ada) atau oleh Dinas Pendidikan setempat. Di titik inilah kotak pandora terbuka.

Anggota KPU RI, Idham Holik, dalam berbagai kesempatan tahapan pemilu kerap menjelaskan posisi dilematis penyelenggara. KPU bekerja berdasarkan asas kepastian hukum dan dokumen formal. Ketika sebuah dokumen persyaratan, seperti ijazah atau surat keterangan pengganti, telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang (seperti Dinas Pendidikan atau sekolah terkait), maka KPU harus menyatakan dokumen tersebut Memenuhi Syarat (MS), jelas Idham. KPU tidak dibekali mandat, instrumen, maupun waktu untuk bertindak layaknya penyidik forensik yang meneliti keaslian tinta atau kertas dari masa puluhan tahun silam.

Baca juga :