Ikuti Kami

Batas Minimal di Kursi Maksimal, Ironi Selembar Ijazah SMA dan Pertaruhan Wibawa Istana

Kelonggaran syarat minimal ini justru menjelma menjadi salah satu celah kerentanan paling akut yang kerap memicu manipulasi administratif

Batas Minimal di Kursi Maksimal, Ironi Selembar Ijazah SMA dan Pertaruhan Wibawa Istana
kelonggaran syarat minimal ini justru menjelma menjadi salah satu celah kerentanan paling akut yang kerap memicu manipulasi administratif

BAYANGKAN Anda sedang membaca sebuah lowongan pekerjaan. Untuk posisi manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta, pelamar diwajibkan memiliki ijazah strata satu (S1), rekam jejak manajerial lima tahun, dan lolos uji kelayakan yang berlapis. Namun, secara administratif, tiket untuk menduduki kursi orang nomor dua di republik berpenduduk 280 juta jiwa ini justru memiliki standar yang sangat minimalis: selembar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Ketentuan ini bukan isapan jempol, melainkan tertuang jelas dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di atas kertas, syarat ini dirancang oleh para pembuat undang-undang dengan semangat egalitarianisme—memastikan bahwa hak politik untuk memimpin negara tidak dimonopoli oleh kaum elitis bergelar mentereng. Namun, di arena politik praktis, kelonggaran syarat minimal ini justru menjelma menjadi salah satu celah kerentanan paling akut yang kerap memicu manipulasi administratif, menyandera penyelenggara pemilu, dan merendahkan wibawa institusi kepresidenan.

Lubang Jarum Bernama Verifikasi Administratif
Kisah kerentanan ini biasanya bermula di meja panjang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketika tahapan pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden dibuka, salah satu agenda krusial adalah verifikasi faktual kelengkapan dokumen. Namun, apa yang terjadi jika ijazah SMA seorang kandidat hilang, rusak, atau sekolah menengahnya di masa lampau kini sudah tutup dan berganti menjadi deretan ruko?

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), kandidat diizinkan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh kepala sekolah (jika masih ada) atau oleh Dinas Pendidikan setempat. Di titik inilah "kotak pandora" terbuka.

Anggota KPU RI, Idham Holik, dalam berbagai kesempatan tahapan pemilu kerap menjelaskan posisi dilematis penyelenggara. "KPU bekerja berdasarkan asas kepastian hukum dan dokumen formal. Ketika sebuah dokumen persyaratan, seperti ijazah atau surat keterangan pengganti, telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang (seperti Dinas Pendidikan atau sekolah terkait), maka KPU harus menyatakan dokumen tersebut Memenuhi Syarat (MS)," jelas Idham. KPU tidak dibekali mandat, instrumen, maupun waktu untuk bertindak layaknya penyidik forensik yang meneliti keaslian tinta atau kertas dari masa puluhan tahun silam.

Kritik Pengamat: KPU Sebagai "Tukang Stempel"
Sistem verifikasi yang pasif ini memantik kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil. Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menyoroti bahwa KPU sering kali tereduksi perannya hanya menjadi "tukang stempel" dokumen kenegaraan.

"Persyaratan ijazah, terutama ijazah dasar seperti SMA, sangat rawan dimanipulasi jika KPU hanya mengandalkan legalisasi formal," urai Titi. "Apalagi jika kita berbicara soal SKPI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tingkat daerah. Dinas ini berada di bawah kendali kepala daerah, yang posisinya sangat politis dan rentan terhadap intervensi kekuasaan. Bayangkan jika seorang kandidat Wapres memanfaatkan jejaring kekuasaannya untuk menekan instansi daerah agar menerbitkan SKPI fiktif. KPU tidak punya mekanisme untuk membongkar itu di masa pendaftaran yang hanya hitungan hari."

Data sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) membuktikan kerentanan ini. Sepanjang sejarah Pilkada dan Pemilu, kasus sengketa akibat dugaan ijazah palsu (baik tingkat SMA maupun Paket C) adalah salah satu jenis pelanggaran administratif yang paling sering membebani meja hijau. Ironisnya, ketika kasus ini masuk ke ranah Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), kasus kerap menguap karena dalih "batas waktu penanganan telah kedaluwarsa".

Gugatan Integritas dari PDI Perjuangan
Polemik kualitas dan otentisitas dokumen pencalonan pemimpin negara ini turut memantik keprihatinan serius dari partai-partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Bagi partai yang menempatkan kaderisasi sebagai pilar utama, kelonggaran dan kecacatan dalam verifikasi rekam jejak pendidikan kandidat adalah bentuk pelecehan terhadap akal sehat publik.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional yang diusung PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, Todung Mulya Lubis, pernah menyoroti pentingnya kepastian hukum yang tanpa cela bagi siapa pun yang menduduki jabatan publik tertinggi. "Kursi Wakil Presiden itu menyangkut marwah negara. Jika dari syarat administratif dasar saja—seperti ijazah atau surat keterangan pendidikan—sudah memunculkan ruang abu-abu atau perdebatan soal keabsahannya, bagaimana publik bisa percaya pada integritas kepemimpinannya?" tegas Todung.

Dari kacamata PDI Perjuangan, polemik ijazah ini bukan sekadar soal selembar kertas, melainkan soal kejujuran dan kepatuhan pada konstitusi. Membiarkan celah manipulasi SKPI dan verifikasi pasif KPU sama saja dengan meletakkan bom waktu yang bisa diledakkan kapan saja sebagai kampanye hitam (black campaign), yang pada akhirnya merugikan stabilitas politik nasional pasca-pemilu.

Merombak Norma Menuju 2029
Cerita tentang rentannya syarat selembar ijazah SMA untuk kursi Wakil Presiden ini adalah ironi yang harus diakhiri. Di sinilah tugas krusial dari para perumus Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu menuju 2029.

Jika negara tetap ingin mempertahankan ijazah SMA sebagai syarat minimal demi asas keadilan, maka sistem pembuktiannya yang harus dirombak total secara maksimal. RUU Pemilu harus memuat norma baru: KPU diwajibkan melibatkan auditor forensik independen dalam memverifikasi dokumen. Dan yang paling penting, jika ijazah fisik kandidat tidak ada, beban pembuktian (burden of proof) tidak boleh dibebankan pada penyelenggara. Kandidat tersebut harus diwajibkan membawa putusan pengadilan perdata yang mengesahkan riwayat pendidikannya jauh hari sebelum ia melangkah ke meja pendaftaran KPU.

Demokrasi memang membuka pintu bagi siapa saja untuk memimpin. Namun, pintu itu tidak boleh dibiarkan tanpa gembok yang kuat, tempat di mana kejujuran administratif sekadar menjadi formalitas yang bisa diakali oleh kekuasaan.

Dr. Ali Imron H, M.I.Kom
Peneliti Komunikasi Politik dan Digital

#Pemilu2029JanganCurangLagi

Quote