Saat Batas Hak Politik Pejabat Negara dan Penyalahgunaan Kekuasaan Kerap Kabur

Ambiguitas aturan dalam UU Pemilu membuka celah bagi pejabat publik untuk memobilisasi birokrasi maupun bantuan sosial.
Selasa, 17 November 2026 12:27 WIB Jurnalis - Effatha Gloria V.G. Tamburian

Jakarta, Gesuri.id - Pada kontestasi pilkada di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagai contoh Pilkada Kabupaten Banyuwangi atau Kota Surabaya pada era transisi petahana maupun periode kedua kepala daerah petahana Tri Rismaharini di Pilkada Surabaya 2015 dan Abdullah Azwar Anas di Pilkada Banyuwangi 2015, kedua kepala daerah petahana tersebut berhasil memenangkan pemilihan kembali dengan perolehan suara sangat telak, bahkan melampaui 80 persen, yang membuat lawan politik kesulitan menyaingi elektabilitasnya sejak masa prapencalonan.

Manakala keunggulan telak tersebut terbentuk? karena selama lima tahun masa jabatan pertama petahana memiliki kendali penuh atas instrumen pemerintahan daerah, anggaran publik, dan ruang publikasi media.

Sebagai contoh peresmian taman kota, perbaikan infrastruktur jalan, penyelenggaraan festival daerah, hingga penyaluran program jaminan kesehatan dan bantuan sosial yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara otomatis melekat pada citra personal kepala daerah tersebut.

Melalui mekanisme pengklaiman kredit atas hasil pembangunan dan liputan berita harian atas aktivitas kedinasannya, petahana sudah membangun pengenalan nama serta kepercayaan pemilih jauh sebelum tahapan kampanye resmi dimulai, sementara penantang harus memulai dari nol dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas.

Perdebatan mengenai reformasi hukum pemilu di Indonesia memang sering menyoroti fenomena incumbency advantage, dimana batas antara hak politik pejabat negara dan penyalahgunaan kekuasaan kerap kabur.

Baca juga :