Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus, mengajak mahasiswa dan generasi muda di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan aktif mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Ia mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk mencegah praktik politik uang, penyebaran hoaks, politisasi SARA, serta berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak kualitas demokrasi.
“Karena itu, Pemilu memiliki peran strategis dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah serta bertanggung jawab,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.
Hal itu disampaikan Deddy dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif serta Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan bersama Komisi II DPR RI, Jumat (30/10/2026), di Kampus Politeknik Negeri Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan.
Deddy menekankan bahwa politik sejatinya merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, Pemilu tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan pencoblosan, tetapi merupakan proses demokrasi berkelanjutan yang harus disertai pengawasan terhadap pelaksanaan mandat rakyat oleh pejabat terpilih.
Ia juga menyoroti praktik politik transaksional, khususnya politik uang (money politics), sebagai salah satu ancaman terhadap integritas demokrasi. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi mendorong pejabat terpilih lebih berorientasi pada pengembalian biaya politik dibandingkan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Oleh karena itu, mahasiswa dan generasi muda diminta menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab serta tidak mudah terpengaruh iming-iming uang, informasi menyesatkan, maupun tekanan dalam menentukan pilihan politik.”
Deddy menegaskan, pengawasan Pemilu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Bawaslu. Masyarakat juga harus mengambil bagian dalam mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu.
“Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang dapat menjadi penyampai informasi sekaligus penggerak kesadaran demokrasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Yakobus Malyantor Iskandar menegaskan bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Menurutnya, pengawasan partisipatif merupakan instrumen penting untuk mencegah pelanggaran sekaligus menjaga kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029. Ia secara khusus mendorong generasi muda, terutama Generasi Z dan kalangan mahasiswa, agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan sebagai pengawas partisipatif yang kritis terhadap setiap tahapan Pemilu.
“Mahasiswa harus memiliki kepedulian terhadap berbagai potensi pelanggaran, seperti politik uang, penyebaran berita bohong, politisasi SARA, kampanye hitam, serta pelanggaran lainnya,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran, jajaran Bawaslu Kabupaten Nunukan, serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan DPRD Kabupaten Nunukan.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu bersama Komisi II DPR RI mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat untuk memastikan pengawasan Pemilu berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, diharapkan mampu memperkuat pengawasan demokrasi, mencegah politik uang dan berbagai bentuk kecurangan, serta mendorong lahirnya pemimpin yang benar-benar menjalankan amanah rakyat.
