Jakarta, Gesuri.id - Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Pleno Baleg untuk membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Sumber Daya Air di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri mengatakan bahwa air mineral isi ulang milik perorangan maupun badan usaha harus memiliki izin pengelolan terbatas, diseleksi dan diawasi ketat. Hal ini untuk menghindari terjadinya privatisasi air dan eksploitasi sumber-sumber air yang digunakan untuk kepentingan bisnis.

Karena pada hakekatnya air adalah hak rakyat dan bukan komoditi, tegas Fikri.

Baca: Sarden Impor Bercacing, Abidin Fikri Minta BPOM Bertindak

Menurut Fikri, pengaturan sumber daya air harus berlandaskan pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 tentang pengaturan sumber daya alam oleh negara demi kemakmuran rakyat.