Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, menilai pemerintah harus mengubah paradigma penanggulangan bencana dari sekadar respons darurat menjadi kesiapsiagaan yang bekerja sebelum ancaman erupsi gunung api menghantam masyarakat.
Menurutnya, negara tidak boleh baru terlihat ketika bencana sudah terjadi.
"Jangan sampai ada mata rantai yang terputus, dari identifikasinya seperti apa, komunikasinya seperti apa, sampai pada keselamatan rakyat. Itu yang paling penting," kata Edi, berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Waspada Gunung Merapi: Bagaimana Langkah Mitigasinya?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Edi mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008. Namun, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan sistem mitigasi yang memastikan pemantauan, peringatan dini, evakuasi, hingga perlindungan masyarakat berjalan tanpa harus menunggu korban berjatuhan.
Ia menekankan sedikitnya tujuh aspek yang perlu diperkuat pemerintah dalam menghadapi ancaman erupsi gunung api. Ketujuh aspek tersebut meliputi pemantauan dan informasi gunung api, jalur evakuasi serta tempat pengungsian, simulasi berkala, pemetaan kelompok rentan, konsistensi tata ruang, koordinasi antarlembaga, serta pelibatan masyarakat sebagai subjek mitigasi.
Menurut Edi, kelemahan dalam tata ruang dan koordinasi antarlembaga berpotensi memperbesar risiko ketika bencana terjadi. Karena itu, kawasan rawan bencana tidak semestinya terus berkembang menjadi permukiman yang menempatkan masyarakat pada tingkat kerentanan lebih tinggi.
Di sisi lain, koordinasi antara BMKG, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan lembaga terkait juga harus dibangun dalam sistem yang jelas. Menurut Edi, penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh ego sektoral antarlembaga.
Edi juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam mitigasi bencana. Masyarakat tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai penerima bantuan ketika bencana terjadi.
Relawan dan generasi muda, kata dia, perlu dilibatkan dalam membangun budaya kesiapsiagaan. Dengan demikian, upaya menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Bencana ini adalah kerja kita bersama," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta agar dukungan anggaran dan keputusan politik diarahkan pada kesiapan sebelum bencana terjadi. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat menyusun skenario berdasarkan data mengenai potensi jumlah warga dan rumah yang terdampak.
Dengan perencanaan tersebut, skenario evakuasi, pengungsian, kebutuhan logistik, hingga penyediaan tempat tinggal sementara dapat dipersiapkan sejak dini. Langkah itu dinilai jauh lebih penting daripada baru bergerak setelah bencana menimbulkan korban dan kerusakan.
"Di situlah yang kita harapkan kalimat negara hadir di tengah-tengah masyarakat," tutup Edi.
