​Banjarmasin, Gesuri.id Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membongkar sejumlah dugaan penyimpangan masif dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Temuan mencengangkan ini diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat, investigasi lapangan, serta laporan langsung dari masyarakat dan pelaku usaha angkutan.

​Ketua Pansus BBM DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin, menegaskan bahwa distribusi BBM bersubsidi harus tepat sasaran karena menyangkut hajat hidup masyarakat kecil.

Baca:9 Prestasi MenterengGanjarPranowo Selama Menjabat Gubernur

​BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan ladang keuntungan segelintir oknum. Kami menemukan pola premanisme di SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga praktik pelangsiran yang merugikan sopir, nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Ini tidak boleh dibiarkan, tegas Syaripuddin di Banjarmasin, Senin (7/7/2026).