Denpasar, Gesuri.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membantah keras narasi di media sosial yang menyebut wilayahnya menolak program prioritas pemerintah pusat. Sebaliknya, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koster meluruskan bahwa Bali telah mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan lahan seluas 7,1 hektare (ha) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Lahan tersebut disiapkan khusus untuk pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menopang program MBG.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah nyata dalam mendukung berbagai program strategis nasional. Pertama, penyediaan lahan seluas 7,1 hektare untuk pembangunan fasilitas SPPG, program MBG yang tersebar di kota/kabupaten se-Bali," ujar Koster dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2026).
Usulan penyediaan lahan tersebut, lanjut Koster, bahkan sudah dilayangkan secara resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sejak jauh hari. Melalui klarifikasi ini, ia berharap masyarakat tidak termakan oleh disinformasi yang beredar di jagat maya.
"Kami mengajak semua komponen masyarakat Bali, termasuk media sosial, agar mengedepankan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab," tuturnya.
Selain menyokong program MBG, Pemprov Bali juga menyiapkan infrastruktur pendukung untuk program pusat lainnya, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat.
Untuk program KDMP, Bali telah menyediakan lahan seluas lebih dari 2 hektare di berbagai kabupaten/kota. Sementara untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Pemprov Bali mengalokasikan lahan seluas 5,67 hektare yang bertempat di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
Baca: Ganjar Sosok Capres yang Peduli Kesetaraan Gender
"Pembangunan (Sekolah Rakyat) sudah hampir selesai dan telah dilakukan persiapan untuk penerimaan siswa baru," jelas Koster.
Koster menegaskan bahwa sejak awal perencanaan, dirinya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali beserta jajaran kepala perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Langkah ini diambil agar eksekusi ketiga program prioritas tersebut berjalan selaras tanpa hambatan.
"Kami sangat memahami tatanan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah dan kepala daerah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan dan program strategis pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto," pungkas Koster.
