Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengritik keras penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang dinilainya berpotensi merugikan petani dan mengancam stabilitas harga gabah nasional. Dalam beleid tersebut, Perum Bulog menyerap gabah dan beras dalam negeri sebesar 3 juta ton sepanjang 2025, jumlah yang hanya mencakup sekitar 10 persen dari total estimasi produksi nasional.

Ini sangat berisiko memicu keresahan petani. Kalau mekanismenya tidak rigid dan transparan, mereka bisa kehilangan harapan untuk sejahtera, kata Alex dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/6/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta ton pada 2025. Dengan kuota pembelian pemerintah yang dibatasi, politisi PDI Perjuangan itu menyebut hanya sebagian kecil gabah petani yang akan diserap Bulog, meskipun harga yang ditetapkan pemerintah sudah layak.

Petani sudah menyambut positif ketika pemerintah menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di Rp6.500 per kilogram. Tapi kini mereka justru dihadapkan pada pembatasan volume pembelian, ujar Alex, legislator dari Dapil Sumatera Barat I.

Ia menyoroti bahwa pengaturan harga tersebut sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 14/2025 pada Januari lalu, namun teknis pelaksanaannya hingga kini belum jelas.