Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela Wiradinata, menyoroti berbagai persoalan kompleks yang masih membelit Perum Bulog.
Ia menilai permasalahan mulai dari sistem penyimpanan, distribusi beras, hingga tata kelola harga belum berjalan optimal dan berpotensi menurunkan mutu beras, sekaligus berdampak langsung pada masyarakat serta kesejahteraan petani.
“Saya mewakili masyarakat yang ada di Indonesia tentang permasalahan utama di Bulog,” kata Ida, dikutip Selasa (3/2).
Ida menjelaskan persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi adalah lemahnya sistem penyimpanan beras. Kondisi tersebut dinilai berisiko merusak kualitas stok beras yang disimpan dalam waktu lama.
“Jadi, Perum Bulog ini mencangkup ada kekurangan permasalahan dalam penyimpanan mutu beras, Pak. Di sini akan bersikot terhadap rusaknya mutu dan akibat penyimpanan stoknya terlalu lama,” ucapnya.
Selain penyimpanan, ia juga menyoroti masalah distribusi dan tata kelola harga yang dinilai merugikan masyarakat. Keterlambatan distribusi serta harga yang tidak terkendali dinilai memperparah situasi di lapangan.
“Kemudian juga distribusi waktu itu sangat terlambat, Pak. Masalah tata kelola harga juga mahal,” ujarnya.
Lebih jauh, Ida mengungkap adanya dugaan praktik-praktik tidak sehat yang turut memperburuk kinerja Bulog. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
“Banyak juga ada praktik pengoplosan hingga dugaan markup, import, serta tantangan operasional seperti kurangan pengering kualitas dari beras yang SPHP-nya dianggap kurang pulun karena kekurangan kadar air,” jelas Ida.
Padahal, menurut Ida, Bulog memegang peran yang sangat strategis dalam sistem pangan nasional. Sebagai lembaga yang ditugaskan negara, Bulog seharusnya menjadi penjamin kualitas beras nasional.
“Bulog ini salah satu yang ditugaskan oleh negara untuk menjadikan kualitas produk beras yang ada di Indonesia ini berkualitas. Karena kita merupakan daerah agraris tropis,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pangan, namun mengingatkan bahwa kebijakan pangan tidak boleh mengabaikan kondisi petani sebagai ujung tombak produksi. Menurutnya, berbagai persoalan di Bulog tidak bisa dilepaskan dari dampaknya terhadap petani.
“Yang hampir seluruhnya masalah Indonesia adalah para petani. Kami juga harus menyatakan bahwa petani jangan selalu merugi,” ujarnya.
Ida menegaskan, Bulog seharusnya berfungsi sebagai penopang kesejahteraan petani sekaligus menjadi penghubung antara hasil produksi petani dengan kebutuhan masyarakat luas.
“Padahal dengan adanya Bulog ini juga mungkin bisa memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa dengan Bulog ini merupakan salah satu penyambung untuk kesejahteraan masyarakat petani,” pungkasnya.
