Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Dengan ditemukan adanya anggaran yang janggal, Anies Baswedan seharusnya mengoreksi dirinya sendiri.

Baca:Ahok: Rincian Komponen Riil Harus Masuk dari Awal

Jadi, kita minta Pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu. Kalau saya lihat, ini kan perencanaan dari Bappeda. Saya sebetulnya sampai hari ini belum mendapatkan KUA-PPAS DKI 2020 yang direvisi Pak Anies, kata Prasetyo Edi Marsudi di DPRD DKI, Kamis (31/10).

Saat pemerintahan sebelumnya, lanjut Prasetyo, DPRD DKI sering diajak berdiskusi dalam penyusunan anggaran. Karena sistem e-budgeting tidak bisa diubah sembarangan. Pasalnya, yang memegang kata kunci atau password sistem tersebut adalah Gubernur DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.

Karena e-budgeting pasti enggak bisa di otak-atik. Karena kalau sudah dikunci, hal-hal negatif kalau sudah masuk enggak bisa keluar. Tapi kalau buka kata kunci itu bisa, Pak Gubernur dan TAPD, ujar Prasetyo Edi Marsudi.