Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Dengan ditemukan adanya anggaran yang janggal, Anies Baswedan seharusnya mengoreksi dirinya sendiri.
Baca: Ahok: Rincian Komponen Riil Harus Masuk dari Awal
"Jadi, kita minta Pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu. Kalau saya lihat, ini kan perencanaan dari Bappeda. Saya sebetulnya sampai hari ini belum mendapatkan KUA-PPAS DKI 2020 yang direvisi Pak Anies,” kata Prasetyo Edi Marsudi di DPRD DKI, Kamis (31/10).
Saat pemerintahan sebelumnya, lanjut Prasetyo, DPRD DKI sering diajak berdiskusi dalam penyusunan anggaran. Karena sistem e-budgeting tidak bisa diubah sembarangan. Pasalnya, yang memegang kata kunci atau password sistem tersebut adalah Gubernur DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.
"Karena e-budgeting pasti enggak bisa di otak-atik. Karena kalau sudah dikunci, hal-hal negatif kalau sudah masuk enggak bisa keluar. Tapi kalau buka kata kunci itu bisa, Pak Gubernur dan TAPD,” ujar Prasetyo Edi Marsudi.
Dengan adanya temuan anggaran yang janggal dan aneh, Prasetyo mempertanyakan kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI yang menjadi ujung tombak dalam perencanaan anggaran pembangunan. "Terus Bappedanya bagaimana? Ini semua masih ada di ranah Bappeda. Belum masuk ke Banggar besar juga," terangnya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun memberikan apresiasi kepada anggota DPRD DKI yang sangat teliti dalam mengoreksi anggaran dalam KUA-PPAS DKI 2020.
"Di komisi pun, saya mengapresiasi teman-teman dewan yang sekarang itu sangat koreksi sekali. Yang penting masyarakat bisa merasakan anggaran dalam APBD DKI,” tuturnya.
Prasetyo kembali membandingkan masa gubernur-gubernur sebelumnya. Meski hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran daerah di DKI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tetapi terlihat sekali laju pembangunan di Ibu Kota.
"Kenapa sekarang, meskipun WTP tapi selalu defisit. Silpa kemarin mana? Ayo kita kerja sama. Ajak ngobrol lah. Kita duduk bareng untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” paparnya.
Prasetyo juga mempertanyakan kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Seharusnya, tim ini bisa membantu Anies Baswedan dalam melakukan penyisiran anggaran sebelum rancangan KUA-PPAS DKI 2020 ditandatangani dan dikirimkan ke DPRD DKI.
Baca: Ahok Sebut Gubernur Anies Terlalu Pintar
"Makanya TGUPP sebanyak itu, dimana dia? Jangan dijadikan TGUPP ini hanya menakutkan SKPD. Mereka jadi enggak kerja. Jangan menakutkan untuk kerja yang baik. Jadi ketakutan mereka. Panggil SKPD, jelaskan mana prioritas dan tidak prioritas. Pandangan saya, TGUPP enggak mengerti tugasnya apa. Mereka itu TGUPP, bukan tim untuk nakut-nakutin (SKPD),” tandas Prasetyo Edi Marsudi.
