Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan proses kodifikasi hukum pemilu tidak hanya membawa manfaat besar bagi kepastian regulasi, tetapi juga menghadirkan sejumlah konsekuensi yang harus dipersiapkan dengan matang.

Ia menilai bahwa kodifikasi merupakan langkah strategis pembenahan sistem demokrasi, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi penyelenggara pemilu dalam mengantisipasi perubahan.

Dalam penjelasannya, Aria Bima mengatakan, Selain manfaat kodifikasi, juga membawa beberapa konsekuensi yang harus disiapkan sejak awal. Kodifikasi dapat menjadi kurang luas ketika pembaruan teknis dibutuhkan secara cepat. Misalnya terkait perkembangan teknologi atau tata kelola data pemilih. Ini bukan pertanda bahwa gagasannya kurang tepat, melainkan pengingat bahwa keberhasilan kodifikasi bergantung pada kesiapan kelembagaan untuk mengelola perubahan secara efektif, kata Aria, dikutipSenin (8/12/2025).

Aria Bima menambahkansisi tantangan tidak dapat dihindari, terutama ketika kodifikasi menyatukan rezim pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah dalam satu kerangka hukum.

Menurutnya, penyatuan tersebut akan mengubah struktur kerja penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, sehingga seluruh desain teknis dan kewenangan harus disesuaikan.