Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menjelaskan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Yang selalu saya cermati adalah benefit-nya dari cost yang kita keluarkan. Benefit adalah capaian yang layak diapresiasi. Opini WTP merupakan cerminan tata kelola pelaporan yang stabil dan patut diapresiasi. Tetapi yang perlu dijaga ke depan bukan lagi sekadar opininya. Yang harus kita cermati, benefit WTP itu apa? ujar Aria, Senin (19/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Aria mengapresiasi keberhasilan Kementerian Dalam Negeri yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya. Ia juga memberikan apresiasi atas realisasi belanja kementerian yang mencapai 99,46 persen serta capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melampaui target.