Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menjelaskan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan negara.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.
"Yang selalu saya cermati adalah benefit-nya dari cost yang kita keluarkan. Benefit adalah capaian yang layak diapresiasi. Opini WTP merupakan cerminan tata kelola pelaporan yang stabil dan patut diapresiasi. Tetapi yang perlu dijaga ke depan bukan lagi sekadar opininya. Yang harus kita cermati, benefit WTP itu apa?" ujar Aria, Senin (19/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Aria mengapresiasi keberhasilan Kementerian Dalam Negeri yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya. Ia juga memberikan apresiasi atas realisasi belanja kementerian yang mencapai 99,46 persen serta capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melampaui target.
Meski demikian, Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai berbagai capaian tersebut belum cukup menggambarkan keberhasilan apabila tidak disertai penjelasan mengenai manfaat nyata yang diterima masyarakat dari penggunaan anggaran negara.
Aria mencontohkan capaian PNBP Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang melampaui target.
Menurutnya, peningkatan tersebut seharusnya berbanding lurus dengan semakin optimalnya pelayanan administrasi kependudukan sehingga indikator keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas layanan publik.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah indikator kinerja Kemendagri yang menunjukkan hasil positif, seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Hukum, serta penilaian kinerja anggaran. Menurutnya, seluruh indikator tersebut perlu diiringi bukti bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami perlu ada verifikasi, Pak Menteri. Program apa yang sempat dikorbankan pada saat harus memilih pemangkasan? Apakah ada kegiatan yang tertunda? Karena buntutnya tentu soal pelayanan. Dan mengapa kebutuhan sebesar itu tidak tergambar sejak perencanaan awalnya?" tanyanya.
Dalam kesempatan itu, Aria juga meminta penjelasan mengenai perubahan pagu anggaran Kemendagri yang sempat mengalami pemangkasan sebelum akhirnya kembali bertambah melalui relaksasi anggaran. Ia ingin memastikan tidak ada program prioritas maupun pelayanan publik yang terdampak akibat penyesuaian anggaran tersebut.
Tak hanya itu, Aria turut meminta klarifikasi terkait data pemblokiran anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang tercantum dalam bahan paparan rapat. Menurutnya, apabila angka tersebut benar, maka besarnya pemblokiran anggaran berpotensi mengganggu pelaksanaan program di kawasan perbatasan.
"Jika benar blokir di BNPP sebesar Rp165 miliar, berarti lebih dari 77 persen anggarannya diblokir. Itu, mohon maaf, tidak masuk akal. Besar kemungkinan apakah slidenya yang salah? Kami minta ada koreksi atau penjelasan terhadap angka tersebut," pungkasnya.
