Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk lebih cermat dan bijak dalam mengambil keputusan, khususnya terkait penetapan batas wilayah administrasi.
Pernyataan ini disampaikan Giri menanggapi pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepmendagri tersebut sebelumnya menetapkan empat pulau, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Namun, belakangan keputusan itu dibatalkan dan keempat pulau tetap berada dalam wilayah Provinsi Aceh.
"Kemendagri ke depan harus lebih cermat dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Apalagi ketika berurusan dengan batas wilayah," kata Giri, Kamis (19/6/2025).
Ia menegaskan bahwa penetapan batas wilayah tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan harus mempertimbangkan berbagai aspek penting, termasuk sejarah, budaya, dan kesepakatan yang telah terbangun lama di tengah masyarakat.
"Karena bisa saja banyak kejadian yang sama terjadi dalam penyelesaian batas wilayah yang tidak memperhatikan aspek-aspek sejarah, budaya dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada ketika menentukan batas wilayah," ujarnya.
Giri menilai kasus ini menjadi pelajaran penting bagi Kemendagri agar lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait tapal batas wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik.
"Ke depan ini harus menjadi pelajaran yang berharga untuk Kemendagri, sebagai kementerian yang harusnya menjaga persatuan kesatuan malah bisa membuat perpecahan dalam Negara Kesatuan Indonesia," ucap Giri.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo yang dinilainya telah mengambil keputusan bijak demi menjaga keutuhan negara.
"Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang dengan tegas mengambil kebijakan yang menjaga utuhnya Negara Kesatuan Indonesia," pungkasnya.
