Bogor, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus terbuka soal anggaran bagi semua kebijkan yang diambil dalam rangka menurunkan angka penularan Covid 19.

Salah satu kebijkan itu adalah Ganjil Genap (Gage).

Di awal kebijakan gage terlalu grasa grusu dan minim sosialisasi. Lalu berapa anggaran yang dikeluarkan dan berapa anggaran masuk atas dendaatau sanksi selama gage diterapkan?, ujar Atty.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, yang juga harus dipertanyakan pada Pemkot adalah berapa persen dampak positif nya dari kebijakan Gage itu.Dia mempertanyakan, apakah dampak positif nyaseimbang dengan anggaran yang dikeluarkan.

Saya setuju kebijakan Gage, jika dilihat dari sisi ikhtiar dan tujuanPemkot. Namun tetap harusada evaluasi secara terbuka, baik hasil dan anggaran yang dikeluarkan, ujar Atty.