Jakarta, Gesuri.id - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tengah mengumpulkan data dan masukan secara menyeluruh terkait sinkronisasi dan harmonisasi siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (22/1/2026). Ia menegaskan, pengumpulan data dan aspirasi ini dilakukan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 20252026 dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, khususnya terhadap entitas yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sinkronisasi dan harmonisasi APBD dengan APBN sangat penting untuk memastikan perencanaan pusat dan daerah berjalan selaras, menghindari tumpang tindih program, serta meningkatkan efektivitas pembangunan, ujar Andreas.