Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah dalam menjalankan kebijakan redenominasi rupiah. Sebab, kebijakan tersebut tidak sekadar menghapus tiga digit nol pada uang rupiah.

Menurutnya, pelaksanaan redenominasi memerlukan kesiapan ekonomi, sosial, politik, serta teknis agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat.

Redenominasi itu menurut hemat saya memerlukan prasyarat.Yang pertama pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? kata Said ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11).

Baca:GanjarIngatkan Pemerintah Program Prioritas dengan Skala Masif

Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi. Karena apa? Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sesuatu yang sekedar menghilangkan tiga nol di belakang, timpalnya.