Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Angie Natesha Goenadi, menyatakan penonaktifan PBI telah berdampak langsung pada keselamatan pasien, khususnya penderita gagal ginjal yang bergantung pada layanan cuci darah.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, sekitar 160 pasien mulai kehilangan akses layanan medis yang menyangkut nyawa.
Perempuan yang akrab disapa Teh Angie itu menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh mengalahkan hak hidup warga negara. Ia mengingatkan bahwa negara wajib hadir secara cepat dan nyata dalam menjamin keselamatan rakyat.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
"Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak boleh ada satu pun warga negara yang kehilangan hak hidupnya hanya karena persoalan validasi data administratif. Negara wajib hadir secara nyata, cepat, dan berpihak kepada rakyat kecil," tegas Teh Angie dalam keterangan tertulisnya, Jumat 6 Februari 2026.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam tata kelola jaminan kesehatan yang lebih mendewakan administrasi ketimbang keselamatan medis pasien.
PDI Perjuangan, kata Teh Angie, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari mendeklarasikan status darurat perlindungan pasien kronis hingga melakukan reformasi total pada paradigma JKN.
"Sistem kesehatan nasional harus bergeser dari sekadar urusan berkas menuju pendekatan berbasis hak kesehatan rakyat, di mana data medis pasien menjadi indikator utama dalam pengambilan kebijakan," katanya.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap Hadapi
Ia juga mendorong pembentukan pusat komando krisis yang mampu merespons kendala layanan di lapangan dalam waktu maksimal 24 jam agar tidak ada lagi warga yang terlantar.
Teh Angie menegaskan negara tidak boleh absen ketika rakyat menghadapi ancaman kematian akibat penyakit. Reformasi jaminan kesehatan nasional harus menjadi gerakan politik kemanusiaan yang memastikan keadilan sosial benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat.
"PDI Perjuangan akan terus mengawal kebijakan agar tetap memiliki empati dan memberikan proteksi penuh bagi pasien penyakit katastropik tanpa interupsi birokrasi, demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang kesehatan," tandasnya.
