Jakarta, Gesuri.id Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh yayasan yang mengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Seruan ini disampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait maraknya keterafiliasian politik dalam pengelolaan program tersebut.

Menurut kajian ICW, sebanyak 89 dari 102 yayasan penyelenggara SPPG terafiliasi dengan partai politik maupun pejabat negara. Charles menilai temuan ini menunjukkan indikasi kuat adanya kooptasi elit terhadap program MBG yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik.

Kami meminta pemerintah untuk mengaudit menyeluruh terhadap penetapan penyelenggara SPPG atau dapur MBG, termasuk mengevaluasi kembali semua kerja sama yang potensial mengarah pada monopoli, tegas Charles dikutip dari.

Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh membiarkan praktik-praktik semacam itu berlangsung, karena berpotensi menggeser tujuan utama program. Menurutnya, MBG dirancang untuk meningkatkan status gizi anak Indonesia dan memberdayakan ekonomi rakyat, bukan menjadi ladang kepentingan politik kelompok tertentu.

Charles menegaskan bahwa pembersihan tata kelola program merupakan langkah mendesak untuk memastikan efektivitas dan integritas program MBG di seluruh Indonesia.