Jakarta, Gesuri.id - Anggota MPR/ Komisi lll DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihannya Bali, dengan menekankan pentingnya penguatan nilai kebangsaan sebagai benteng menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk maraknya peredaran narkotika.
“Narkotika masuk banjar. Di LP (Lembaga Pemasyarakatan) yang ada di Bali banyak sekali anak-anak muda dengan nama Bali menjalani hukuman karena jadi pengedar, yang secara umum sebelum jadi pengedar dimulai awalnya dari pemakai,” tulis Parta dikutip Kamis (5/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Parta menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kasus narkotika yang melibatkan generasi muda Bali. Ia menegaskan bahwa persoalan narkotika bukan sekadar isu hukum, melainkan ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat Bali.
“Hidup memang tidak selalu nyaman, tapi membangun kesadaran kolektif bahwa narkotika itu merusak harus menjadi komitmen bersama. Banjar dan desa adat harus anti-imun dengan yang satu ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya ketegasan aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya.
“Pimpinan APH harus sangat keras, berani perang melawan jaringan narkoba,” tegasnya.
Parta menjelaskan, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI merupakan program resmi MPR untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.
Menurutnya, pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman narkotika. Ketahanan keluarga, solidaritas banjar, serta peran desa adat merupakan wujud konkret implementasi nilai gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menjaga generasi muda.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Parta berharap masyarakat Bali semakin menyadari bahwa menjaga ideologi dan keutuhan bangsa tidak hanya dilakukan di ruang formal kenegaraan, tetapi juga dimulai dari lingkungan terkecil—keluarga, banjar, dan desa adat.
